Kemenhan Beri Santunan Rp50 Juta untuk Korban Latsarmil SPPI
Kemenhan beri santunan Rp50 juta bagi peserta SPPI yang meninggal, sekaligus evaluasi total sistem latihan militer.
Pembakaran bendera tauhid./Youtube
Harianjogja.com, JOGJA- Buntut kasus pembakaran bendera tauhid yang disebut atribut HTI, pemerintah termasuk Presiden Jokowi dikritik.
Forum Ukhwah Islamiyah (FUI) di Jogja, menggelar aksi untuk mengecam pembakaran bendera kalimat tauhid yang dilakukan Banser Nahdlatul Ulama saat Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat, Minggu (21/10/2018) akhir pekan lalu.
Dalam aksi tersebut, Presidium FUI Syukri Fadholi juga mengkritik Presiden Jokowi. Sebab, ia mengklaim, selama empat tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, umat Islam ditekan serta para ulama dikriminalisasi.
“Empat tahun ini umat Islam dalam kondisi tertekan, seolah-olah islam terfitnah, dikriminalisasi, terakhir pembakaran bendera itu,’’ kata Syukri.
Dirinya menjelaskan, pemerintah seharusnya mengatukan umat. Kalau tidak seperti itu, negara dalam kondisi bahaya.
“Kewajiban pemerintah tampil sebagai penyatu umat bukan pemecah umat, kalau aparatur tidak bisa menyatukan umat bisa bahaya,’’ katanya.
Lebih lanjut dirinya mengakui, umat Islam dalam kondisi terbelah karena janji-janji politik Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla banyak tidak tercapai.
“Harus jujur, rakyat terbelah, karena kebijakan pemerintah yang tidak sesuai harapan dan janji-janji,’’ tegasnya.
Menurutnya bangsa Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang jujur serta dapat menyatukan ummat seluruh Tanah Air.
“Bangsa ini butuh sosok pemimpin yang jujur yang mau menyatukan umat, kalau permisal Jokowi taubatan nasuha itu juga tidak masalah,’’ ungkapnya.
Syukri menyakini, ketika seorang pemimpin hanya mencari jabatan maupun kekuasaan untuk mencapai sebuah kehormatan, tidak akan membuat bangsa Indonesia lebih maju.
“Rakyat dan bangsa ini butuh sosok pemimpin yang berkearifan, merakyat, Insyallah rakyat tentram,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kemenhan beri santunan Rp50 juta bagi peserta SPPI yang meninggal, sekaligus evaluasi total sistem latihan militer.
Disdikpora Kota Jogja memperkuat pembinaan Pemuda Pelopor dan program YES BOSS untuk mencetak generasi muda inovatif dan berdaya saing.
Ekonom UMY menilai antrean Pertalite usai kenaikan harga Pertamax menunjukkan setiap masyarakat memiliki nilai ekonomi waktu yang berbeda.
WhatsApp menghadirkan fitur username yang memungkinkan pengguna mengobrol tanpa membagikan nomor telepon. Reservasi dibuka mulai pekan ini.
Kelurahan Keparakan menggelar penyuluhan HIV untuk mendorong deteksi dini, pencegahan, pengobatan ARV, serta menghapus stigma terhadap ODHIV.
Cek jadwal Bus KSPN Malioboro-Parangtritis Selasa 30 Juni 2026. Tarif hanya Rp12.000 dengan rute langsung dari Malioboro ke Pantai Parangtritis.