Gunungkidul Alokasikan Rp34 Miliar untuk Iuran BPJS Kesehatan, Masih Ada yang Belum Ter-cover

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp34 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan di 2019. Total kepesertaan di Gunungkidul hingga saat ini mencapai 95,27%.

Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial Gunungkidul Eka Sri Wardani mengatakan, penduduk di Gunungkidul mencapai 757.169 jiwa. Hingga sekarang masih ada penduduk yang belum tercover BPJS Kesehatan. Namun demikian, untuk jumlah relative kecil karena kepesertaan sudah mencapai 95,27%. “Yang sudah tercover sebanyak 721.381 jiwa,” katanya kepada wartawan, Rabu (26/12).

Dia menjelaskan, pembiayaan untuk kepesertaan ditanggung bersama mulai dari pemkab hingga Pemerintah Pusat. Khusus untuk pembiayaan melalui APBD, pemkab telah memberikan jaminan kepada 159.224 jiwa. Sedang sisanya ada yang dibiayai oleh pemerintah pusat, badan usaha hingga kepesertaan mandiri.

Menurut Eka, pihaknya sudah membuat estimasi untuk pembiayaan di 2019. Rencananya di tahun depan alokasi anggaran membayar premi BPJS Kesehatan mencapai Rp34 miliar. Jumlah ini meningkat sekitar Rp8 miliar bila dibandingkan dengan alokasi di tahun ini yang mencapai Rp25,9 miliar. “Ini sudah dialokasikan dan disediakan untuk program Universal Health Coverage (UHC) sebesar 95% untuk partisipasi BPJS Kesehatan,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Gunungkidul, Imam Taufik mengapresiasi langkah pemkab dalam memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Namun demikian, ia berharap agar tingkat partisipasi bisa lebih ditingkatkan sehingga partisipasi mencapai 100%.

Menurut Imam, partisipasi menyeluruh sangat penting karena sesuai dengan program dari Pemerintah Pusat di 2019 ditargetkan seluruh warga masyarakat harus tercover jaminan kesehatan.

“Meski sudah 95%, masih ada warga yang belum tercover, padahal mereka berasal dari keluarga tidak mampu. Sebagai contoh, pada saat dewan reses ada laporan bahwa masih ada warga yang belum mendapatkan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Dia mengungkapkan, upaya mewujudkan 100% warga tercover jaminan kesehatan sangat bisa dilakukan oleh pemkab. Hal ini terlihat dari pos anggaran yang disediakan setiap tahunnya terus meningkat. “Tergantung niat dari pemerintah. Kalau mau, saya yakin bisa dilakukan karena anggarannya juga ada,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.