Pemkab Sleman Teken Kotrak 11 Paket Pengadaan

Pengendara motor melintas di depan Pasar Prambanan, Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Senin (7/5 - 2018). Harian Jogja/Irwan A.Syambudi
02 Januari 2019 14:15 WIB Fahmi Ahmad Burhan Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menandatangani kontrak 11 paket pengadaan dengan nilai Rp12 miliar untuk 2019. Dari 11 paket pengadaan tersebut, rata-rata Pemkab Sleman membuka paket pengadaan untuk jasa keamanan di tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Sleman, Sumadi, mengatakan penandatanganan kontrak 11 paket pengadaan dihadiri oleh Bupati Sleman, Sri Purnomo, dan pejabat pembuat komitmen (PPK). "Total nilai kontrak mencapai Rp12 miliar. Kami juga mendorong Bagian Pengadaan untuk menyiapkan 21 paket pekerjaan dan diharapkan dapat ditandatangi di awal Januari 2019," kata Sumadi seusai penandatanganan kontrak, Senin (31/12/2018).

Dari 11 paket yang sudah ditandatangani rata-rata merupakan kontrak pengadaan jasa keamanan. Pengadaan jasa keamanan diberikan kepada beberapa OPD yakni Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DP3) Sleman; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman; Sekretariat DPRD Sleman; Dinas Tenaga Kerja, RSUD Sleman, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman. Selain itu ada juga pengadaan jasa kebersihan di DP3 Sleman dan RSUD Sleman.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Setda Sleman, Mirza Anfansury, mengatakan di 2018 jajarannya melelang 310 paket pengadaan dengan nilai Rp375 miliar. "Paling banyak pengadaan infrastuktur," katanya.

Mirza mengatakan pada 2019 paket pengadaan dilakukan dengan mengacu pada kebutuhan tiap OPD. Pada 2018 ada sejumlah paket yang gagal dilelangkan. Lima paket lelang tersebut antara lain pembangunan gedung Inspektorat; Lapangan Denggung; proyek pembuatan jalan, serta lelang konsultasi pembuatan gedung meeting incentive convention exhibition (MICE) dan pengadaan barang.

"Beberapa lelang yang belum bisa digelar 2018 kami serahkan kepada masih-masing OPD terkait," kata Mirza. Dia mengatakan kelima paket lelang tersebut gagal dilaksanakan di 2018 karena terkendala waktu. Menurutnya, semua paket yang dilelang pada 2018 tetap melalui Lembaga Pengadaan Secara Elektronik.

Bupati Sleman, Sri Purnomo, mengatakan dengan mulai kontraknya pengadaan jasa keamanan dan kebersihan di beberapa OPD diharapkan bisa memberikan kinerja yang optimal. "Keamanan kunci pembangunan, begitu juga dengan pelayanan kebersihan. Ini untuk menghindari laporan keluhan dari masyarakat dan sebelum hal tersebut diviralkan oleh masyarakat di media sosial," katanya, Senin.