Seleksi PPPK: Pegawai Tidak Tetap Ingin Diperlakukan Sama

Acara bedah buku bertajuk Positive Parenting yang diselenggarakan DPAD DIY di Ruang Adikarta Kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Jumat (25/1/2019).-Harian Jogja - Jalu Rahman Dewantara
12 Februari 2019 21:10 WIB Herlambang Jati Kusumo Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Pegawai tidak tetap (PTT) di lingkungan institusi pendidikan berharap memiliki hak yang sama dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) untuk guru tidak tetap (GTT).

Sekretaris PTT Jogja Endah Retnawulan mengungkapkan para PTT menyayangkan karena tidak diberi kesempatan yang sama untuk seleksi PPPK yang direncanakan dalam waktu dekat ini.

“Terus terang ya kecewa, karena PTT sekolah tidak diberi kesempatan karena formasi PPPK tidak ada. Padahal di lapangan tenaga PTT juga dibutuhkan karena yang PNS jumlahnya sedikit,” kata Endah, Selasa (12/2/2019).

Dia menilai tenaga PNS yang kurang selama ini, terbantu dengan adanya PTT. Menurut Endah, PTT berperan memperlancar tugas-tugas di sekolah, bahkan sebagian besar hampir di setiap sekolah lebih banyak PTT daripada tenaga PNS. Dikatakan Endah, jumlah PTT di DIY bisa mencapai ratusan.

“Harapan kami kalau bisa ya ada peluang juga untuk PTT menjadi aparatur sipil negara [ASN] ke depan. Itu harapan dan perjuangan kami dari awal tetapi kalau baru PPPK, kami terima. Kami juga masih berjuang semoga besok ada tunjangan lain seperti masa kerja dan tunjangan jabatan di sekolah,” jelas Endah.

Para PTT sudah audiensi dengan Komisi A DPRD DIY dan direncanakan akan ada pertemuan lanjutan. Menurut dia, tanggapan Komisi A DPRD DIY sangat baik untuk mendukung perjuangan GTT PTT.

“Informasi dari pemda belum ada kabar kemarin. Sempat tanya ke BKD provinsi, bagaimana nasib GTT, katanya menunggu junkis [petunjuk teknis], untuk yang PTT tidak ada formasi,” kata Endah.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya belum mau berkomentar banyak terkait belum adanya perekrutan untuk PTT dalam PPPK. “Itu wewenangnya BKD [Badan Kepegawaian Daerah DIY] ya,” ungkap Didik.

Ketua GTT Jogja Subandi juga mengharapkan ada kemudahan dalam proses seleksi PPPK. “Harapan saya, tes administrasi dipermudah, pemda dan Pemerintah Pusat transparan dalam proses seleksi, kalau benar-benar ingin memperhatikan yang selama puluhan tahun telah mengabdi,” ucap Subandi.