Money Politic Masih Marak, Sleman Baru Punya 2 Desa Antipolitik Uang

Harianjogja.com, SLEMAN—Gerakan Desa Antipolitik Uang (APU) di Sleman belum begitu masif. Padahal nyatanya praktik politik uang dalam proses demokrasi hingga kini bisa dibilang kian marak.

Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, sejauh ini baru ada dua Desa APU di Bumi Sembada. Kedua desa itu masing-masing adalah Desa Candibinangun, Kecamatan Pakem dan Desa Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik.

Ketua Bawaslu Sleman M Abdul Karim Mustofa mengatakan insisiasi Desa APU adalah salah satu cara dalam pendidikan politik masyarakat. Hal tersebut, kata dia, bertujuan untuk menanamkan dasar yang baik kepada masyarakat agar sadar dan paham akan bahaya politik uang.

"Politik uang adalah extraordinary crime yang tentu harus ditolak dan dilawan. Karena politik uang sebenarnya adalah embrio korupsi di Indonesia. Jangan mau memilih pemimpin karena iming-iming uang atau materi lainnya," kata Karim, Senin (11/2/2019).

Karena itulah pihaknya terus berupaya mendukung sepenuhnya pembentukan Desa APU. Salah satu caranya adalah dengan menyosialisasikan tentang politik uang sebagai kejahatan luar biasa.

"Kami juga mendorong agar ada kesadaran masyarakat untuk menempelkan stiker antipolitik uang di rumah masing-masing sebagai bagian masyarakat menolak politik uang. Setiap dusun nantinya juga akan diberikan spanduk antipolitik uang," ujar dia.

Karim menambahkan Bawaslu Sleman pernah menemukan kasus dugaan politik uang, yaitu pemberian tenda oleh seorang calon anggota legislatif (caleg) DPRD Sleman. Selama proses di meja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), kasus ini sudah memasuki pembahasan kedua. "Namun akhirnya dihentikan karena kurangnya alat bukti," ucap dia.

Kepala Desa Sardonoharjo Herjuno Wiwoho mengatakan gerakan Desa APU memang dilatarbelakangi masih adanya praktik politik uang yang sulit diberantas. Desa dan beberapa komponen di dalam gerakan Desa APU ini berupaya agar kualitas demokrasi tetap terjaga. "Memberantas politik uang itu termasuk sulit karena sudah membudaya," ucap dia.

Melalui desa APU, kata dia nantinya diharapkan berimplikasi positif ke caleg dan masyarakat itu sendiri. "Untuk caleg, mereka jadi tidak terlalu mengeluarkan biaya yang besar dalam berkampanye. Untuk masyarakat, jangan sampai dicederai dengan uang yang sebenarnya tidak seberapa ini," kata dia.

Tak hanya itu, pada tahun ini pihaknya juga menyusun payung hukum berupa Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang Desa Antipolitik Uang. Untuk itu dia akan mengundang perwakilan partai politik, caleg, termasuk pula tim pemenangan capres, RT, RW, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyerukan deklrasi anti politik uang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.