Polresta Jogja Waspadai Penyebaran Hoaks & Politik Identitas

Harianjogja.com, JOGJA—Jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jogja mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi kondusif selama Pemilu 2019, terutama dalam mengantisipasi penyebaran hoaks serta menguatnya politik identitas.

Kapolresta Jogja, Kombes Pol. Armaini, menyatakan hoaks yang disebarkan dengan berbagai cara, salah satunya lewat media sosial, bertujuan politis yaitu menyingkirkan lawan politik. Hal ini menyebabkan demokrasi menjadi tidak sehat, merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Demikian juga dengan semakin menguatnya politik identitas menggunakan isu-isu SARA, telah menjadi salah satu strategi bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab demi memenangkan Pemilu 2019. Apa yang mereka lakukan berpotensi memecah belah bangsa dan menghilangkan rasionalitas dalam menentukan pilihan politik.

"Penyebaran berita hoaks dan menguatnya politik identitas dalam ajang Pemilu 2019 merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena memengaruhi kondisi psikologis rakyat Indonesia. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan langkah hukum yang tegas bagi para pelaku," kata Armaini saat Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2019 di Lapangan Parkir Timur Gor Amongraga, Kota Jogja, Jumat (22/3/2019).

Menurut Armaini, selain mengamankan Pemilu 2019 aparat TNI-Polri juga diminta harus mampu mendewasakan masyarakat dalam berdemokrasi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu dan berita hoaks yang beredar dan menimbulkan keresahan. Kapolresta meyakini baik Babinsa, Bhabinkamtibmas dan perangkat pemerintahan pada strata desa/kelurahan, sangat menguasai situasi di wilayahnya. Hal itu menjadi bekal dalam menjaga stabilitas selama terselenggaranya Pemilu 2019.

Pemilu 2019 akan menjadi sejarah karena melaksanakan lima jenis pemilihan dalam waktu bersamaan, tentu ini menjadi kebanggaan sekaligus sorotan Internasional. Terkait bagaimana Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik dengan demokratis dan berintegritas dalam rangka memilih pemimpin nasionalnya.  "Kami mengajak seluruh pihak terkait untuk segera mengenali, menemukan dan menetralisir serta mengatasi hambatan-hambatan yang potensial muncul dalam penyelenggaraan Pemilu 2019," ungkapnya.

TNI-Polri selaku institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap pengamanan jalannya Pemilu, apabila menemukan adanya kerawanan dan hambatan tersebut harus dapat mengambil suatu tindakan tegas sesuai dengan Prosedur Tetap dan aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada toleransi sekecil apapun bagi pihak-pihak yang akan mengganggu jalannya pemilu.

Menurut Armaini, sukses atau tidaknya pemilu sangat tergantung kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Tidak hanya anggota partai politik dan masyarakat yang dituntut untuk taat dan patuh pada berbagai ketentuan yang ada. Pihak penyelenggara yakni KPU, Bawaslu dan DKPP wajib hukumnya menunjukkan kinerja yang objektif dan transparan.

Kasubag Humas Polresta Jogja, Iptu Sartono, mengungkapkan dalam apel terdapat 650 personel yang ikut hadir. Ada sebanyak 1.076 anggota Polresta yang telah diberikan surat perintah untuk bertugas mengamankan Pemilu. "Ditambah potensi masyarakat menjadi 1.500 orang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News