Yeay...ASN Bantul Segera Terima Rapelan Kenaikan Gaji

Harianjogja.com, BANTUL--Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul memastikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) tahun ini mulai diberikan awal April mendatang. Meski kenaikan gaji sebesar 5% diberikan mulai April, namun kenaikan gaji Januari-Maret pun akan diberikan atau dirapel bersamaan dengan gaji April.

"Sudah pasti [kenaikan gaji ASN] akan direalisasi per April," kata Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung saat ditemui seusai dilantik di Pendopo Parasamya, Kompleks I Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bantul, Kamis (28/3/2019).

Trisna mengatakan kepastian itu setelah pihaknya menerima petunjuk teknis kenaikan gaji dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan hasil penghitungan yang mengacu pada petunjuk teknis kenaikan gaji untuk semua ASN di Bantul yang berjumlah sekitar 8.000-an orang, maka kebutuhan dana gaji tambahan sekitar Rp2 miliar.

Anggaran Rp2 miliar itu diambilkan dari dana belanja pegawai yang sudah diiapkan sejak pembahasan APBD 2019 pada tahun lalu. "Jadi anggaran untuk gaji saat embahasan APBD 2019 sudah mengakomodir kenaikan lima persen gaji. Jadi tidak ada masalah," kata dia.

Dengan demikian anggaran gaji pegawai setiap bulannya dari Rp46 miliar menjadi Rp48 miliar. Sementara dalam setahun gaji ASN Bantul tahun ini dianggarkan Rp560 miliar. Jumlah tersebut diakui Trisna masih sekitar 40% dari total APBD Bantul 2019 sebesar Rp2,3 triliun.

Disinggung soal gaji ke-13 dan tunjangan hari raya, Trisna mengaku belum ada pijakan aturan untuk mempercepat pencairan THR dan gaji ke-13. Pihaknya hanya memproses yang sudah jelas ada aturan dan petunjuk teknisnya soal kenaikan besaran gaji.

Sementara itu Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Setiya menilai wajar kenaikan gaji ASN karena kenaikan inflasi. Sehingga kenaikan gaji tersebut diharapkan dapat mensejahterakan ASN. Namun demikian politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap kenaikan gaji dibarengi dengan peningkatan kinerja, "Terutama terkait layanan publik," kata Setiya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News