Sistem Zonasi Tak Untungkan Sekolah Swasta

Sejumlah orang tua siswa memantau penerimaan peserta didik baru, di SMPN 1 Wonosari, Jumat (6/7/2018). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
20 Mei 2019 21:12 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi dinilai tidak menguntungkan sekolah swasta. Pasalnya, dengan model penerimaan ini maka sekolah swasta kesulitan mendapatkan siswa baru.

Salah satu keluhan disampaikan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Wonosari, Dadang Margono. Menurut dia sejak sistem zonasi diterapkan, siswa baru di sekolahnya berkurang. “Mudah-mudahan tahun ini kuota penerimaan bisa terpenuhi,” katanya kepada wartawan, Senin (20/5/2019).

Dia menjelaskan sebelum sistem zonasi diterapkan daya tampung di SMP Muhammadiyah 1 Wonosari dapat dipenuhi. Setelah sistem baru diterapkan jumlahnya berkurang dari awalnya sebanyak 137 siswa turun menjadi hanya 98 siswa baru.

Dia menjelaskan penerapan zonasi ada dua jalur penerimaan. Jalur pertama mengacu pada jarak rumah dan sekolah sehingga para siswa lebih memilih sekolah negeri karena saringan masuk tidak berdasarkan nilai hasil ujian. Cara kedua melalui jalur prestasi. Model ini, sambung Dadang, juga tidak menguntungkan karena para siswa yang memiliki nilai baik akan memilih sekolah-sekolah favorit.

Untuk mengantisipasi kekurangan siswa baru, sekolah terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Salah satunya dengan menyasar ke para siswa yang berada di luar zonasi yang berkaitan dengan program-program unggulan yang dimiliki sekolah. “Ini jadi tantangan bagi sekolah swasta karena dengan zonasi banyak calon siswa yang memilih sekolah negeri. Asal jarak sekolah dekat dengan rumah, maka peluang siswa diterima akan semakin besar tanpa memperhatikan nilai yang diperoleh,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul, Bahron Rasyid, mengatakan dalam PPDB zonasi nilai tidak begitu diperhitungkan karena penilaian utama berdasarkan jarak antara rumah dengan sekolah. “Untuk jalur prestasi hanya ada kuota lima persen,” kata Bahron.

Dia menjelaskan hingga saat ini jajarannya masih bersiap untuk pelaksanaan PPDB. Hasil evaluasi penyelenggaraan tahun lalu dijadikan dasar agar permasalahan yang terjadi tidak kembali terulang tahun ini. “Tahun lalu ada masalah jaringan sehingga menghambat PPDB. Jadi, untuk mengantisipasi kami sudah melakukan tambahan server sehingga akses jaringan bisa lebih cepat,” katanya.