Advertisement
Perjanjian Sewa Lahan di Kawasan Industri Piyungan Bermasalah, Aktivitas Bisnis Tertap Berjalan

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pembaharuan kontrak sewa lahan di Kawasan Industri Piyungan terhambat. Meski demikian, Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Bantul Bambang Guritno memastikan aktivitas bisnis di lokasi tersebut tetap berjalan.
Bambang mengatakan perjanjian sewa menyewa lahan masih dibicarakan oleh investor dan Pemerintah Desa Srimulyo.
Advertisement
“Tetapi terlepas dari itu, yang jelas kegiatan ekonomi sudah berjalan. Masyarakat setempat menikmati. Proyek tidak mandel dan terus berjalan,” kata Bambang, Kamis (25/7/2019).
Bambang mengaku tidak menyampaikan lebih jauh terkait dengan perkembangan hasil diskusi proses kelanjutan sewa. Menurut dia, kedua pihak masih memperhitungkan dampaknya. Investor, kata Bambang, belum memenuhi target jika harus membayar sewa semua lahan yang ada di KIP.
Perjanjian investor dan Pemerintah Desa Srimulyo untuk pemanfatan lahan Kawasan Industri Piyungan seluas sekitar 105 hektare itu terjadi 2015 lalu. Harga sewa lahan Rp24 juta per hektare per tahun atau sekitar Rp2,6 miliar secara keseluruhan. Pembayaran sewa itu berjalan lancar selama tiga tahun. Namun sejak Februari 2018 sampai awal 2019 ini, investor belum membayar biaya sewa. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantul, Jazim Azis juga menyatakan belum ada kejelasan terkait dengan kelanjutan sewa lahan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
- DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan APBD 2025, Pendapatan dan Belanja Turun
Advertisement
Advertisement