Perjanjian Sewa Lahan di Kawasan Industri Piyungan Bermasalah, Aktivitas Bisnis Tertap Berjalan

Harianjogja.com, JOGJA—Pembaharuan kontrak sewa lahan di Kawasan Industri Piyungan terhambat. Meski demikian, Asisten Bidang Pemerintahan dan Pembangunan  Sekretariat Daerah Bantul Bambang Guritno memastikan aktivitas bisnis di lokasi tersebut tetap berjalan.

Bambang mengatakan perjanjian sewa menyewa lahan masih dibicarakan oleh investor dan Pemerintah Desa Srimulyo.

“Tetapi terlepas dari itu, yang jelas kegiatan ekonomi sudah berjalan. Masyarakat setempat menikmati. Proyek tidak mandel dan terus berjalan,” kata Bambang, Kamis (25/7/2019).

Bambang mengaku tidak menyampaikan lebih jauh terkait dengan perkembangan hasil diskusi proses kelanjutan sewa. Menurut dia, kedua pihak masih memperhitungkan dampaknya. Investor, kata Bambang, belum memenuhi target jika harus membayar sewa semua lahan yang ada di KIP.

Perjanjian investor dan Pemerintah Desa Srimulyo untuk pemanfatan lahan Kawasan Industri Piyungan seluas sekitar 105 hektare itu terjadi 2015 lalu. Harga sewa lahan Rp24 juta per hektare per tahun atau sekitar Rp2,6 miliar secara keseluruhan. Pembayaran sewa itu berjalan lancar selama tiga tahun. Namun sejak Februari 2018 sampai awal 2019 ini, investor belum membayar biaya sewa. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantul, Jazim Azis juga menyatakan belum ada kejelasan terkait dengan kelanjutan sewa lahan tersebut.