Muncul Usulan Menggugat Status Hukum UGM sebagai Pengusaha Kena Pajak

Ilustrasi pajak - Bisnis.com
29 Juli 2019 18:57 WIB Uli Febriarni Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Selisih paham antara dosen dan pihak rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) perihal pajak penghasilan dosen dan status lembaga, masih terus bergulir. Kali ini, muncul usulan agar pimpinan UGM menempuh jalur hukum, untuk mengubah status PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang disandang kampus tersebut.

Anggota Forum Dekan UGM, Sigit Riyanto mengatakan, dalam menangani persoalan perpajakan itu, idealnya ada kebijakan yang bersifat internal dan eksternal yang ditempuh oleh UGM sebagai institusi.

Eksternal, menyangkut bagaimana pihak universitas terutama pimpinan, dalam mengelola dan menyikapi transformasi UGM yang telah berstatus PKP, sejak Februari 2018.

Sebelumnya, sejak UGM berdiri, UGM tak pernah memiliki status itu. Karena UGM adalah lembaga pendidikan, bersifat nirlaba, sesuai peraturan perundangan, menjalankan mandat negara, termasuk amanah konstitusi. Tentunya harus direspons langkah internal yang tidak bisa dikatakan singkat.

"Eksternal bisa jadi langkah hukum, misalnya prosedur litigasi, hukum. Menggugat peraturan bila perlu atau langkah lain untuk pendekatan ke tingkat kementerian atau negara. Supaya status yang sebenarnya tidak sesuai dengan jati diri dan karakter UGM sebagai [institusi] nirlaba itu, bisa dievaluasi dan dipertimbangkan ulang," ungkapnya, akhir pekan lalu.

Sementara itu kebijakan internal, tak lain terkait kebijakan perpajakan. Yaitu pihak pimpinan universitas diharapakan membuat regulasi transparan, pasti, adil utk kepentingan warga UGM keseluruhan dan institusi UGM, juga untuk kaitan dengan proses bisnis di UGM.

Ketika ada regulasi yang berkeadilan, transparan dan memberi kepastian, lalu ada sosialisasi. Jadi mereka [warga UGM] bisa mempersiapkan diri untuk mematuhi dan menjalankan regulasi itu. Maka, sebelum regulasi itu dibuat, harus ada proses partisipasi mendengar para pihak. Termasuk kepentingan warga UGM dan pemangku kepentingan di UGM.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sistem Informasi UGM, Supriyadi menyatakan, dirinya belum dapat memberikan tanggapan lebih jauh mengenai hal itu, karena ia tidak memahami semua aspek yang terkait dengan hukum.

"UGM baru akan menyelenggarakan diskusi yang melibatkan para ahli terkait perpajakan itu," kata dia, Senin (29/7/2019).