Guru Besar UGM Usul Sebagian Dana MBG Dialihkan ke Daerah Bencana

Harianjogja.com, JOGJA—Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Agus Sartono mengusulkan sebagian dana Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk penanganan daerah terdampak bencana guna mempercepat pemulihan pendidikan dan kebutuhan dasar korban.

Agus Sartono, yang juga mantan Deputi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) periode 2014–2021, menilai langkah paling mendasar yang harus dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana adalah memberikan bantuan secepatnya untuk meminimalkan jatuhnya korban jiwa.

Menurut Agus Sartono, keberadaan tenda pengungsian dan dapur darurat bersifat mendesak. Selain itu, kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan makanan juga harus segera dipenuhi. Ia menyebutkan, penempatan korban di tenda-tenda pengungsian akan memudahkan distribusi bantuan kesehatan, pakaian, dan makanan, sekaligus memungkinkan penanganan anak-anak usia sekolah mulai dilakukan.

“Relawan dapat memulai melakukan trauma healing kepada anak-anak guna mengatasi dampak emosional traumatis, menghilangkan kecemasan dan ketakutan, sehingga anak-anak dapat kembali normal,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Ia menekankan, kehadiran relawan di lokasi bencana sangat dibutuhkan karena para guru juga terdampak bencana. Melalui kelompok-kelompok kecil di tenda pengungsian, anak-anak dapat diajak bernyanyi dan bermain untuk membangun kebersamaan serta meredakan ketegangan. Bersamaan dengan itu, pelayanan kesehatan anak juga dapat dilakukan.

Agus Sartono menyampaikan tantangan terbesar dalam pemulihan pendidikan di daerah terdampak bencana adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, yang menurutnya bisa mencapai enam bulan atau lebih. Dalam kondisi tersebut, ia menilai kabupaten/kota maupun provinsi kerap tidak memiliki dana yang cukup.

“Jangankan membangun akibat bencana, memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak berat saja banyak pemerintah daerah yang tidak mampu. Di sini sangat diperlukan afirmasi dari Pemerintah Pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal lain yang tidak kalah penting adalah bantuan dana pendidikan bagi siswa terdampak untuk membeli pakaian dan alat tulis. Agus Sartono juga menilai bantuan perlu diberikan kepada orang tua dan guru, agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

Menurutnya, pendanaan besar dibutuhkan untuk melakukan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, ia berpendapat akan lebih bijaksana apabila dana MBG difokuskan sementara ke daerah-daerah terdampak bencana.

Terlebih, kata dia, kemampuan penyerapan dana MBG pada 2025 baru sekitar Rp60 triliun, sementara anggaran MBG 2026 diperkirakan mencapai Rp375 triliun yang bersumber dari anggaran fungsi pendidikan 20 persen APBN dan APBD.

“Saya berpendapat akan jauh lebih bijaksana apabila sebagian dana MBG direlokasi untuk mengembalikan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu,” usulnya.

Agus Sartono menjelaskan kebijakan tersebut tidak hanya memperkecil kesenjangan pendidikan antar daerah, tetapi juga menjadi bentuk nyata pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengingatkan, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang menegaskan kewajiban pemerintah menyediakan pendidikan dasar gratis SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta.

Ia juga berpesan agar pemerintah mengintensifkan edukasi tanggap darurat bencana kepada masyarakat. Terlebih, menurut Agus Sartono, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan masih akan sangat tinggi pada bulan-bulan mendatang.

Selain itu, ia menegaskan pemerintah perlu berani menghentikan deforestasi hutan, karena jika gagal dilakukan, bencana demi bencana akan terus terjadi.

“Semoga kita semua tersadar akan arti pentingnya pembangunan berkelanjutan. Jangan kepentingan jangka pendek mengorbankan keberlangsungan generasi mendatang,” lanjutnya. (**)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News