Dana Kesehatan di Sleman Diperiksa BPK

Ilustrasi dana atau anggaran. - JIBI
06 Agustus 2019 19:57 WIB Hafit Yudi Suprobo Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN--Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mmebidik pengelolaan dana kesehatan di Sleman untuk diperiksa.

BPK pada Selasa (6/8/2019) melakukan pemeriksaan pendahuluan atas pengelolaan dana bidang kesehatan di ruang rapat Bupati Sleman. Tim Audit BPK kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan pendahuluan atas pengelolana dana bidang kesehatan tahun 2018 dan semester I tahun 2019.

Hal tersebut dilakukan setelah melaksanakan tugas pemeriksaan sejak 15 Juli hingga 3 Agustus 2019.

Kepala Perwakilan BPK DIY Yusnadewi menjelaskan pemeriksaan pendahulaun tersebut bertujuan untuk mengumpulkan semua data informasi terkait dengan pendanaan bidang kesehatan di Pemerintah Kabupaten Sleman.

Yusnadewi menjelaskan, pemeriksaan tersebut bersifat tematik, artinya pemeriksaan tersebut dilakukan secara sampling dan serentak oleh seluruh Kanwil BPK seluruh Indonesia.

“Untuk DIY, tematik dibidang kesehatan dilakukan sampling di Sleman, adapun tematik lainnya seperti Public Financial Management sample diambil di Kabupaten Gunungkidul dan Bantul” katanya.

Yusnadewi melanjutkan, pemeriksaan tersebut juga untuk menentukan area kunci yang akan menjadi fokus dalam pemeriksaan rinci, dan merumuskan tujuan – tujuan potensial, menentukan lingkup pemeriksaan, dan mengidentifikasi kriteria yang ditentukan dalam pemeriksaan rinci.

“Hasil ini kemudian akan dikordinasikan dipusat oleh BPK dan Kementerian Kesehatan RI, yang akhirnya menjadi landasan untuk menentukan kebijakan oleh pusat kedepannya,” tambahnya.

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut, sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara secara transparan dan akuntabel sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Sri Purnomo mengatakan, hasil pemeriksaan Tim Auditor BPK yang disampaikan pada Exit Meeting tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait.

“Pemeriksaan ini merupakan salah satu upaya perbaikan perencanaan kinerja dan penggunaan anggaran di Kabupaten Sleman,” tutupnya.