Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ratusan warga Papua di Jogja saat menggelar aksi di kawasan Titik Nol Kilometer, Selasa (20/8/2019)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jogja dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer, Jogja, Selasa (20/8/2019). Mereka menuntut pengusutan dan penindakan pelaku penyerangan asrama Papua si Surabaya beberapa waktu lalu.
Juru Bicara FRI-WP, Rico Tude, mengatakan apa yang terjadi di Surabaya bukan hal baru. Sebelumnya tindakan rasis dan intimedasi telah berlangsung namun tidak ter-cover media. "Kenapa kemaren begitu booming karena menyangkut hari kemerdekaan Indonesia dan kejadian perusakan bendera," ujarnya.
Dia mengungkapkan insiden jatuhnya bendera ke selokan sampai saat ini belum diketahui penyebab maupun pelakunya. Ia menyayangkan aparatus negara, TNI dan Polri, tanpa menggunakan azas praduga tak bersalah langsung menuduh mahasiswa di dalam asrama sebagai pelaku.
"Lalu mereka melontarkan ujaran kebencian dan kata-kata rasis seperti monyet, anjing dan sebagainya. Sehingga jelas dari aparatur negara sendiri yang sebenarnya menaikkan isu ini," kata dia.
Ujaran kebencian tersebut lantas menyulut kemarahan masyarakat Papua, karena menyangkut harga diri mereka yang dilecehkan. Kekesalan ini, kata dia, telah dipendam lama dan memuncak Senin (19/8/2019) lalu dengan aksi besar-besaran di beberapa titik di Papua.
Agar aksi rusuh di Papua tidak terjadi lagi, dia menuntut negara untuk mengakui dan menindak tegas aparaturnya yang telah bertindak rasis serta mengintimidasi mahasiswa di asrama Papua. "Mereka juga harus berhenti memprovokasi warga yang tidak tahu tentang politik Papua," katanya.
Tentukan Nasib
Menurut dia aksi rasisme tidak terlepas dari kolonialisme yang terjadi di Papua. Untuk menghentikannya, dia meminta negara untuk membiarkan Papua menentukan nasibnya senidiri. "Kami tawarkan refrendum. Meski belum tentu hasilnya lepas dari Indonesia, tapi itu jalan demokratis yang diakui oleh hukum internasional maupun konstitusi Indonesia," ujarnya.
Ketua AMP Jogja, John Gobay, mengatakan akibat intimidasi oleh aparat negara dan ormas reaksioner, saat ini mahasiswa di Asrama Papua kondisi psikologisnya masih terteror. "Kami mendengar selain di Surabaya, di Makasar, Jakarta, Bogor, Solo, Jember, juga didatangi aparat," kata dia.
Ia melihat kejadian di Surabaya pernah terjadi juga di Asrama Papua, Jogja pada 2016 lalu. Hal itulah yang diakui dia merupakan bentuk aksi solidaritas. "Sultan sudah bilang, kami disuruh fokus belajar saja. Ini kami aksi sebagai solidaritas. Karena bagaimanapun disebut ‘monyet’, jelas menyinggung perasaan kami," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
JMS 2026 mempertemukan ratusan media lokal Jawa Tengah untuk menyusun strategi menghadapi disrupsi digital dan tantangan AI.
Aktivis Global Sumud Flotilla mengaku mengalami sengatan listrik dan kekerasan fisik saat ditahan Israel usai misi kemanusiaan menuju Gaza.
Tingkat pengangguran DIY turun menjadi 3,05% pada Februari 2026. Pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif jadi penyerap tenaga kerja utama.
Harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp57.650 per kg menurut data PIHPS Kamis pagi. Telur ayam ras dijual Rp32.500 per kg.
Revisi UU HAM disiapkan untuk melindungi aktivis dan pembela HAM dari kriminalisasi serta memperkuat hak digital dan lingkungan hidup.