Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ratusan warga Papua di Jogja saat menggelar aksi di kawasan Titik Nol Kilometer, Selasa (20/8/2019)./Harian Jogja-Desi Suryanto
Harianjogja.com, JOGJA—Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Jogja dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menggelar demonstrasi di kawasan Titik Nol Kilometer, Jogja, Selasa (20/8/2019). Mereka menuntut pengusutan dan penindakan pelaku penyerangan asrama Papua si Surabaya beberapa waktu lalu.
Juru Bicara FRI-WP, Rico Tude, mengatakan apa yang terjadi di Surabaya bukan hal baru. Sebelumnya tindakan rasis dan intimedasi telah berlangsung namun tidak ter-cover media. "Kenapa kemaren begitu booming karena menyangkut hari kemerdekaan Indonesia dan kejadian perusakan bendera," ujarnya.
Dia mengungkapkan insiden jatuhnya bendera ke selokan sampai saat ini belum diketahui penyebab maupun pelakunya. Ia menyayangkan aparatus negara, TNI dan Polri, tanpa menggunakan azas praduga tak bersalah langsung menuduh mahasiswa di dalam asrama sebagai pelaku.
"Lalu mereka melontarkan ujaran kebencian dan kata-kata rasis seperti monyet, anjing dan sebagainya. Sehingga jelas dari aparatur negara sendiri yang sebenarnya menaikkan isu ini," kata dia.
Ujaran kebencian tersebut lantas menyulut kemarahan masyarakat Papua, karena menyangkut harga diri mereka yang dilecehkan. Kekesalan ini, kata dia, telah dipendam lama dan memuncak Senin (19/8/2019) lalu dengan aksi besar-besaran di beberapa titik di Papua.
Agar aksi rusuh di Papua tidak terjadi lagi, dia menuntut negara untuk mengakui dan menindak tegas aparaturnya yang telah bertindak rasis serta mengintimidasi mahasiswa di asrama Papua. "Mereka juga harus berhenti memprovokasi warga yang tidak tahu tentang politik Papua," katanya.
Tentukan Nasib
Menurut dia aksi rasisme tidak terlepas dari kolonialisme yang terjadi di Papua. Untuk menghentikannya, dia meminta negara untuk membiarkan Papua menentukan nasibnya senidiri. "Kami tawarkan refrendum. Meski belum tentu hasilnya lepas dari Indonesia, tapi itu jalan demokratis yang diakui oleh hukum internasional maupun konstitusi Indonesia," ujarnya.
Ketua AMP Jogja, John Gobay, mengatakan akibat intimidasi oleh aparat negara dan ormas reaksioner, saat ini mahasiswa di Asrama Papua kondisi psikologisnya masih terteror. "Kami mendengar selain di Surabaya, di Makasar, Jakarta, Bogor, Solo, Jember, juga didatangi aparat," kata dia.
Ia melihat kejadian di Surabaya pernah terjadi juga di Asrama Papua, Jogja pada 2016 lalu. Hal itulah yang diakui dia merupakan bentuk aksi solidaritas. "Sultan sudah bilang, kami disuruh fokus belajar saja. Ini kami aksi sebagai solidaritas. Karena bagaimanapun disebut ‘monyet’, jelas menyinggung perasaan kami," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
Harga sembako Banyumas jelang Iduladha 2026 masih stabil. Harga sapi dan domba naik, namun stok pangan dipastikan tetap aman.
BMKG DIY memperingatkan potensi El Nino 2026 yang memicu musim kemarau lebih kering dan risiko kekeringan ekstrem mulai Juli hingga Oktober.
Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menyelenggarakan SV Career Days UGM 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM mulai Kamis (21/5/2026)
Gapasdap mengungkap 7 kapal tenggelam di Gilimanuk diduga akibat truk ODOL. Pelanggaran muatan berlebih kini ancam keselamatan pelayaran.
JMS 2026 mempertemukan ratusan media lokal Jawa Tengah untuk menyusun strategi menghadapi disrupsi digital dan tantangan AI.