Sebut Masyarakat Dikorbankan, Pengusaha Muda di Jogja Menolak Kenaikan Iuran BPJS

Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
30 Agustus 2019 23:07 WIB Kusnul Isti Qomah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Himpuman Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY menolak rencana kenaikan iuran peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan. Himpi DIY menilai kebijakan yang akan keluar peraturan presiden-nya (Perpres) itu tidak populis.

Ketua Himpuman Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) DIY Teddy Gani Karim berpendapat Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan melakukan kenaikan iuran peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan hingga 100% semestinya berdasarkan pertimbangan dan kalkulasi yang matang. "Jangan hanya karena Pemerintah merasa defisit penerimaan iuran BPJS Kesehatan lantas masyarakat dikorbankan dengan membebani dan menaikkan iuran," ujar dia, Jumat (30/8/2019).

Ia mengungkapkan bagi pelaku usaha kebijakan tersebut sangat tidak populis dan menambah beban biaya perusahaan. Sementara, menurutnya, beban pengusaha itu sudah sangat banyak sekali. Menurutnya, seharusnya Pemerintah mengevaluasi terkait pembayaran iuran dan pelayanan BPJS kepada masyarakat bukan malah menaikkan iuran. 

"Walaupun misalnya kami terpaksa mengikuti kebijakan tersebut maka ujung-ujungnya karyawan yang akan menanggung bebannya karena pengusaha pasti memotong gaji karyawan untuk menutup kenaikan iuran BPJS tersebut, kan kasian masyarakat," terang dia.

Ia mengungkapkan kenaikan iuran JKN-KIS BPJS Kesehatan tersebut juga benar-benar bertolak belakang dengan program Presiden Jokowi yang ingin mengembangkan sumber daya manusia yang sehat dan unggul. "Mestinya solusinya biaya infrastruktur dialokasikan sebagian untuk kepentingan kesehatan masyarakat, bukan mengambil jalan pintas menaikkan iuran dengan dalil untuk meningkatkan pelayanan," ungkap dia.