Intoleransi Menjadi Tantangan Keistimewaan DIY

Harianjogja.com, JOGJA - Keistimewaan DIY sudah berjalan selama tujuh tahun. Sejumlah kasus intoleransi yang terjadi di DIY dinilai bisa merusak Keistimewaan DIY. Hingga September ini sudah ada empat kasus intoleransi. Namun, kejadian tersebut tidak mencerminkan sikap mayoritas masyarakat DIY.

Peneliti Pusat Studi Pancasila UGM Hendro Muhaimin mengatakan selama 2019 ini tercatat empat kasus intoleransi yang terjadi di DIY. "Meski muncul kasus intoleransi, Saya meyakini mayoritas penduduk DIY sangat toleran, dan toleransinya masih tinggi," katanya di sela-sela peringatan ulang tahun Keistimewaan DIY di halaman Kantor Pawiyatan Pamong, Gedung Punokawan Jogja, Sabtu (31/8/2019).

Menurutnya, kasus intoleransi yang terjadi menjadi salah satu tantangan bagi Keistimewaan Jogja. Pasalnya, satu kasus saja yang muncul bisa di-blowup oleh media-media. Hal itu tidak terlepas dari seksinya isu tersebut terjadi wilayah yang memiliki tingkat toleransi paling tinggi. "Di semua daerah pasti ada kalau masalah intoleran. Begitu juga di DIY, tapi tidak boleh gebyah uyah," katanya.

Berbicara toleransi, kata Hendro, erat kaitannya dengan Keistimewaan DIY.  Di wilayah DIY banyak kelompok-kelompok seni budaya yang muncul. Ini menjadi kearifan lokal yang dimiliki masyarakat DIY. Sayangnya, kata Hendro, atraksi yang ditampilkan tidak seviral satu kasus intoleransi.

"Beksan Wanara yang viral di mana anak-anak melakukan flasmob dengan menari bersama di Malioboro, itu sebagai pesan di mana Keistimewaan itu kebersamaan dalam satu proses kebinekaan," katanya.

Selain itu, lanjut Hendro, di DIY banyak sekali ruang-ruang pengalihan bagi kalangan milenial untuk ikut merajut kebinekaan. Atraksi kesenian dan musik, ruang-ruang kreativitas anak-anak milenial juga banyak tersedia untuk dapat berbaur dengan masyarakat.

Secara aturan, kata Hendro, Instruksi Gubernur DIY No.1/INSTR/2019 tentang Pencegahan Potensi Konflik Sosial, menjadi kewajiban bagi pemangku kebijakan di kabupaten/kota untuk merawat kebinekaan dan mencegah terjadinya intoleransi. "Saya optimistis toleransi di DIY tinggi karena itu Keistimewaan DIY. Kasus intoleransi yang terjadi bukan mewakili masyarakat DIY," katanya.

Hendro menyadari DIY menjadi magnet bagi kelompok-kelompok intoleran dan radikalis untuk melancarkan aksinya. Hal ini selain masyarakat DIY yang toleran, Jogja juga dinilai sebagai daerah yang seksi untuk menjadi berita. "Ketika terjadi di Jogja, yang diujung sana bisa mendengar. Bad news ia good news akan berlaku," katanya.

Oleh karenanya, Hendro mengusulkan agar keistimewaan harus menjadi ilmu yang diterapkan oleh masyarakat DIY. Kalau tidak, kegiatan intoleransi akan timbul tenggelam. Selain itu, membangun sumber daya manusia (SDM) yang berorientasi toleransi juga harus dilakukan. "Maka ke depan waktunya kita melakukan diplomasi bagaimana membangun sinergi semua pihak untuk memenangkan keistimewaan. Tanpa itu hal-hal yang kecil-kecil terkait intoleransi begitu muncul di DIY akan menghebohkan," katanya.

Adapun, Pendiri Yayasan Rumah Kasih Sekartajiayuwangi, Sekartaji Ayuwangi Purbapuri sependapat bagaimana pembangunan SDM penting untuk menjaga Keistimewaan DIY. Pengobatan bagi masyarakat terkait dengan kasus-kasus intoleransi harus dilakukan pada akar permasalahan. "Bukan hanya bagian atasnya, akarnya juga harus diobati. Kenapa terjadi intoleran? Kalau hanya mengobati gejala, itu akan menjadi bom waktu bagi individu sendiri," katanya.

Solusinya, lanjut Sekar, karena Jogja Istimewa maka di sekolah harus ditanamkan budi pekerti. Budi pekerti ini yang menjadi pondasi nilai budaya Jawa. "Jangan sampai nilai budaya Jawa hilang dari sekolah. Sekolah jangan hanya mengajarkan kecerdasan intelektual tetapi emosi dan spiritual sehingga kalau muncul perilaku akan tertata," katanya.

Dia berharap dalam 50 tahun ke depan, masyarakat DIY memiliki karakter yang kuat. Selain membangun generasi muda, keluarga khususnya orang tua juga diminta untuk membangun kesadaran. Dia menyebut, fenomena klithih dan aktivitas negatif anak-anak muda DIY terjadi karena pola asuh yang salah. "Sekolah bisa memberikan kegiatan parenting, bagaimana keluarga ikut menanamkan budi pekerti agar anak bisa matang secara emosi dan spiritual," ujarnya.

Bagi Sekar, membangun kecerdasan emosi dan spiritual termasuk lokal wisdom yang menjadi bagian budaya adiluhung di DIY harus dilakukan.  Jangan sampai masalah tersebut diabaikan oleh pemerintah. "Pembangunan di Jogja itu penting. Tapi jangan hanya bangun infrastruktur tapi manusianya juga. Jangan sampai meninggalkan budaya dan karakter," katanya.

Tantangan Besar

Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DIY Aris Eko Nugroho mengatakan lahirnya UU Keistimewaan DIY sebagai penguatan atas entitas Keistimewaan DIY terutama dalam urusan kebudayaan bukan merupakan tahap akhir dari sebuah perjuangan. Hal itu justru menjadi tahap awal perjuangan masyarakat DIY untuk menatap masa depannya. Bagaimana mewujudkan “idealitas” masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa itulah yang menjadi pengarep-arep atau cita-cita seluruh warga.

"Bagaimana berjuang mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih gemah ripah loh jinawi, tata titi tentrem karta raharja dengan berlandaskan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kawula Gusti dengan sumbu imaginer Gunung Merapi – Laut Selatan dan sumbu filosofis Tugu-Kraton-Panggung Krapyak," katanya

Tantangan nyata tersebut antara lain, kata Aris, terkait tingginya kemiskinan di wilayah perdesaan (16.11 %) dibanding wilayah perkotaan (11.72 %) dan kedua, tingginya kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin di DIY yang ditunjukkan oleh angka rasio gini tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 0,432. Disamping itu, indeks kedalaman kemiskinan di perdesaan (2,29) juga menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada di perkotaan (2,15), yang berarti warga miskin perdesaan harus berjuang lebih keras untuk bertahan hidup dengan membayar pengeluaran konsumsi yang lebih besar daripada warga miskin perkotaan.

Fenomena ini menjadi latar belakang penting bagi DIY untuk memberikan fokus dan perhatian untuk meningkatkan harkat dan martabat warga DIY. "Kondisi tersebut mengingatkan kita untuk harus kembali mengakrabi dua alam kehidupan perekonomian, yakni pertanian dan perdagangan melalui laut atau yang kita kenal sebagai Among Tani Dagang Layar yang dahulu ditekuni oleh nenek moyang kita," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News