Kebakaran Lahan Melonjak di Bantul Petugas Temukan Pola Berulang
Kebakaran lahan di Bantul meningkat selama musim kemarau 2026. BPBD mencatat pembakaran sampah dan lahan masih menjadi penyebab utama.
Ilustrasi rumah sakit/Reuters
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah pusat kembali menunda penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) hingga akhir 2025, tapi sejumlah rumah sakit daerah justru sudah nyaris rampung mempersiapkan diri. Salah satunya adalah Rumah Sakit Panembahan Senopati (RSPS) Bantul yang menyatakan kesiapan hampir 90 persen.
Direktur RSPS Bantul Atthobari mengungkapkan, dari total 290 tempat tidur yang dimiliki, sekitar 60 persen akan digunakan untuk layanan KRIS sebagaimana ketentuan pemerintah.
"Terkait dengan KRIS, kami masih terus persiapan dan saat ini sudah hampir mencapai 90 persen selesai," ujar Atthobari, Sabtu (7/6/2025).
Menurutnya, sebagian besar ruangan sudah tersedia dan hanya membutuhkan penyesuaian teknis sesuai 12 kriteria KRIS yang ditetapkan pemerintah. Misalnya, maksimal empat tempat tidur per ruangan, adanya kamar mandi dalam, pendingin ruangan (AC), serta jarak dan sekat antar bed menggunakan gorden.
"Kamarnya sebetulnya sudah ada, tinggal perbaikan-perbaikan kecil agar sesuai standar," katanya.
BACA JUGA: Daftar 10 Stasiun Kereta Api Terpadat Saat Long Weekend Iduladha 2025, Jogja Tidak Masuk
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengakui masih banyak rumah sakit yang belum siap menerapkan KRIS secara penuh. Ia menyebut dari total 3.240 rumah sakit di Indonesia, sekitar 83,7 persen ditargetkan menerapkan sistem ini.
Kendati sebelumnya ditargetkan berlaku mulai 1 Juli 2025 dengan masa transisi pada 30 Juni 2025, pemerintah akhirnya memperpanjang waktu implementasi hingga akhir tahun. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 59/2024.
"Dengan masih perlunya penyesuaian dan penyusunan Perpres, masa transisi implementasi KRIS diperpanjang sampai 31 Desember 2025," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebakaran lahan di Bantul meningkat selama musim kemarau 2026. BPBD mencatat pembakaran sampah dan lahan masih menjadi penyebab utama.
Pemkab Gunungkidul mengambil alih pengelolaan retribusi wisata di TPR Kemadang setelah ditemukan kebocoran penarikan retribusi.
Harga ayam dan telur mulai naik seiring program MBG kembali berjalan. Dapur SPPG diminta membeli bahan baku langsung dari peternak.
Kemenkeu menyiapkan pertemuan dengan pimpinan BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Pemkab Kulonprogo mengeluhkan minimnya keterlibatan dalam program MBG dan menyoroti sebaran SPPG yang belum merata di wilayahnya.
Kabupaten Bantul akan memasok 250 ton sampah per hari untuk mendukung operasional PSEL Piyungan yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2028.