6 Manfaat Stroberi untuk Kesehatan, Kaya Antioksidan
Stroberi kaya vitamin C, serat, dan antioksidan. Simak 6 manfaatnya untuk imunitas, jantung, hingga mencegah penyakit kronis.
Ilustrasi jaringan PLN/Bisnis-Paulus Tandi Bone
Harianjogja.com, JOGJA- Rencana Pemda DIY untuk memasang aliran listrik bagi ribuan rumah tangga miskin di wilayah DIY segera terwujud. Pemda DIY mengalokasikan anggaran belanja tambahan (ABT) sebesar Rp5,8 miliar untuk sambungan listrik bagi 2.935 rumah tangga miskin.
Kepala Seksi Energi Bidang ESDM Dinas PUP ESDM DIY, M Yunan mengatakan program sambungan rumah (SR) tersebut merupakan tahap kedua untuk tahun ini. "Sebelumnya, pada APBD murni kami sudah jalankan program sambungan listrik untuk tahap pertama untuk 561 SR sementara pada anggaran perubahan 2.935 SR," katanya kepada Harian Jogja, Kamis (5/9/2019).
Untuk mengalirkan listrik bagi 2.935 SR tersebut Pemda mengalokasikan dana ABT dengan pagu anggaran Rp5,8 miliar. Saat ini proyek pemasangan sambungan listrik yang diampu Bidang ESDM itu dalam tahap lelang dengan pagu anggaran Rp4,8 miliar. "Total jumlah SR yang dilakukan tahun ini baik dari APBD murni maupun perubahan berjumlah 3.496 SR. Ini memang target kami untuk tahun ini," kata Yunan.
Dia menjelaskan, program sambungan listrik bagi rumah tangga miskin tersebut sudah dilakukan sejak tiga tahun lalu. Tahun 2018 lalu, dari rencana pemasangan sebanyak 3.034 sambungan rumah tangga (SR) yang bisa terealisasi hanya 2.729 SR. Data pemasangan instalasi listrik di setiap SR ini mengacu pada data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 2015.
Karena ada jeda waktu antara data TNP2K dengan pelaksanaan pemasangan meteran listrik, ada kemungkinan perubahan data di lapangan. "Sebelum dipasang, kami lakukan verifikasi lapangan karena data rujukannya dari TNP2K 2015. Jadi perlu diverifikasi lapangan apakah ada perubahan data," katanya.
Dia menyontohkan, pada verifikasi yang dilakukan pada 2018 dari 3.034 rumah tangga sasaran, yang terverifikasi hanya 408 SR. Seluruh penerima program tercatat by name by address. Ada yang sudah memiliki meteran listrik sendiri, rumahnya pindah dan lainnya. "Kemudian kami carikan data pengganti kemudian melakukan verifikasi lagi di lapangan sesuai data TNP2K. Tidak bisa diganti dengan data di luar TNP2K karena langsung terkoneksi dengan data milik PLN," katanya.
Yunan menjelaskan, rumah tangga miskin penerima program tersebut tersebar di 15 kecamatan yang masuk dalam kategori miskin di wilayah DIY. Seperti Kecamatan Saptosari, Gedangsari, Tepus, Playen, Girisubo, Nglipar dan Semin (Gunungkidul), Kokap, Sentolo, Samigaluh, Lendah, Girimulyo (Kulonprogo). Selain itu, Kecamatan Imogiri dan Pajangan (Bantul) serta Kabupaten Sleman di Kecamatan Tempel.
Adapun jumlah total KK miskin di DIY yang tidak memiliki meteran listrik disinyalir sekitar 38.000 KK. Meskipun mereka terdata tidak memiliki meteran listrik tetapi warga tetap bisa menikmati listrik. "Mereka bukan tidak memiliki listrik, tapi mengalir listrik ke tetangganya. Bukan tidak memiliki listrik, tahun lalu sudah kami pastikan seluruh rumah tangga di DIY menikmati listrik," katanya.
Penyambungan listrik program Pemda DIY untuk setiap SR, hanya bagi keluarga miskin dengan daya 450 watt. Selain penyambungan, Pemda juga memberikan tiga titik lampu dan satu stopkontak serta pulsa listrik Rp25.000. "Biaya total yang kami anggaran sekitar Rp1,3 juta untuk satu SR. Kalau 3.496 SR tinggal dikalikan saja anggaran dananya," kata Yunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Stroberi kaya vitamin C, serat, dan antioksidan. Simak 6 manfaatnya untuk imunitas, jantung, hingga mencegah penyakit kronis.
Pemkot Jogja mulai membahas penataan 10 sirip Malioboro pekan depan bersama Pemda DIY, termasuk parkir, lalu lintas, dan logistik.
DPRD Kulonprogo mendesak evaluasi total program MBG di SMPN 3 Wates setelah dugaan keracunan massal kembali terjadi.
Danantara Indonesia mengambil alih empat manajer investasi BUMN dengan total dana kelolaan lebih dari Rp170 triliun. Seluruh entitas akan merger dalam satu bula
Sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus-September 2026 dengan dukungan penuh seluruh kementerian dan lembaga.
Prevalensi stunting di Kota Jogja turun menjadi 8,27 persen pada 2026. Kemantren Kotagede masih mencatat angka stunting tertinggi.