Siapkan Aturan, Pemkot Jogja Bakal Larang Peredaran Daging Anjing

Ilustrasi rabies
23 September 2019 19:57 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menyiapkan Peraturan Walikota (Perwal) tentang pemeliharaan, penanganan dan larangan penjualan daging anjing. Sifat anjing sebagai pembawa rabies menjadi dasar untuk mengedukasi masyarakat agar tidak lagi mengkonsumsi daging anjing.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sugeng Darmanto, menjelaskan anjing termasuk hewan eksotik yang tidak diperuntukkan sebagai hewan ternak atau konsumsi. “Sesuai dengan UU tentang pangan, anjing tidak termasuk hewan ternak, maka masyarakat diharapkan mengonsumsi pangan asal hewani yang layak,” katanya, Senin (23/9/2019).

Selain bukan binatang ternak, anjing juga merupakan salah satu hewan pembawa rabies dan penyebar penyakit zoonisis. Hewan pembawa rabies ada tiga, yakni anjing, kucing dan kera. Maka ia mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi daging dari ketiga hewan itu.

Ia melihat dalam penjualan daging anjing tidak ada proses penyembelihan anjing. Para penjual membunuh anjing dengan cara dipukuli atau dibenamkan dalam sungai hingga mati. Hal ini bertujuan agar tidak ada darah yang keluar dari anjing, karena pengkonsumsi daging anjing beranggapan darah yag keluar akan mengurangi kelezatan daging.

Di Indonesia kata dia, sampai saat ini belum memiliki aturan baku baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah mauppun Peraturan Menteri Pertanian terkait larangan penjualan daging anjing. “Perwal ini untuk mengedukasi masyarakat agar tidak coba-coba, juga menghentikan perilaku penyiksaan anjing,” ujarnya.

Saat ini pihaknya mencatat di Kota Jogja masih terdapat sekitar 13 warung yang menjajakan daging anjing. Meski demikian ia mengungkapkan Perwal ini tidak memiliki kekuatan untuk memberi sanksi kepada penjual, melainkan hanya bersifat edukasi baik bagi penjual maupun masyarakat atau pembeli.

“Arah kami adalah edukasi, menyadarkan masyarakat agar tidak mengkonsumsi. Kalau tidak ada peminatnya, tidak ada pengkonsumsi, otomatis penjualan juga bisa ditekan. Kenapa banyak yang menyediakan, karena adanya permintaan,” kata dia.

Pihaknya telah menyerahkan naskah rancangan Perwal tersebut ke bagian Hukum Pemkot Jogja untuk dipelajari lebih lanjut, apakah memungkinkan atau tidak untuk dijadikan Perwal. Di situ ia menekankan pada edukasi dan sosialisasi pada masyarakat, bukan pemberian sanksi.

Selain larangan penjualan daging anjing, dalam perwal yang ia siapkan juga menekankan pada dua poin lain, yakni pada pemeliharaan dan penanganan anjing. “Dalam pemeliharaan, harus dijaga perawatan anjingnya, kesehatannya dan sebagainya. Kalau penanganan semisal saat membawa anjing keluar rumah untuk jalan-jalan, anjing harus dalam kondisi terikat,” ujarnya.