Demo Besar di Eropa Meluas, Biaya Hidup hingga Perumahan Jadi Pemicu
Demonstrasi meluas di Eropa sejak September 2026. Krisis pendidikan, biaya hidup, perumahan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu aksi di sejumlah negar
Siti Roswati bersama beberapa rekannya membawa kertas yang menyuarakan agar Hakim PN Bantul harus tegas dan adil dalam menangani masalah KDRT yang dialami oleh MP, Kamis (10/10/2019). /Harian Jogja-Kiki Luqmanul Hakim
Harianjogja.com, BANTUL – Seorang korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), MP, perempuan asal Bantul mengaku mendapatkan tindak penganiayaan dari IBI yang kini sudah menjadi mantan suaminya.
Sejak membangun rumah tangga pada 2002 lalu, IBI sering menganiaya korban dengan cara memukul dan berkata kasar.
“Saya sering mendapatkan pukulan yang menyebabkan penyempitan otak bagian kanan dan suami saya juga sering berkata kasar dan memukul di depan anak saya, anak saya ada dua yang satu 14 tahun dan yang paling kecil 12,” kata MP ketika ditemui Harianjogja.com dalam jumpa pers yang diadakan oleh kuasa hukumnya pada Kamis (10/10/2019).
MP mengaku kasus tersebut telah dilaporkan ke Pengadilan Negeri Bantul pada 2018 lalu dan pada 26 September kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menjatuhkan hukuman kepada pelaku dengan hukuman penjara empat bulan dari ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Pendamping dan penasihat hukum saksi korban, Siti Roswati sangat keberatan dengan hasil JPU tersebut. Menurutnya, tuntutan itu tak sebanding dengan tindak kekerasan yang dialami korban, tuntutan itu dibacakan JPU Pengadilan PN Bantul. Sementara sidang putusan akan dibacakan pada 17 Oktober 2019.
“Dalam proses persidangan terdakwa didakwa dengan pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana maksimal lima tahun. Atau denda paling banyak Rp15 juta. Nah, dengan dakwaan dengan memperhatikan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, seharusnya Jaksa Penuntut Umum memberikan tuntutan pidana tidak ringan terhadap terdakwa," katanya.
Dia berharap, Hakim yang memutuskan perkara dapat memberikan hukuman yang seadil-adilnya terhadap terdakwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan korban. "Kalau hukumannya kok masih tetap seperti ini, ya menurut saya ada kejanggalan-janggalan yang masih perlu diselidiki lebih lanjut," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Demonstrasi meluas di Eropa sejak September 2026. Krisis pendidikan, biaya hidup, perumahan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah memicu aksi di sejumlah negar
Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta pelaku perusakan saat demonstrasi di Jogja diproses hukum dan mengingatkan massa tidak melakukan kekerasan.
DPRD Bantul meminta KDMP mengembangkan produk unggulan sesuai potensi kalurahan agar tak sekadar menjadi toko dan mampu menggerakkan ekonomi warga.
seorang ASN Gunungkidul mengembalikan Rp1,5 juta dana bansos PKH setelah anggota keluarganya diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Finlandia menghentikan sementara pekerjaan proyek pusat data Google di Muhos dan Kajaani setelah muncul dugaan pembukaan hutan tanpa penilaian dampak lingkungan
Perluasan pembayaran non-tunai di lima TPR wisata Gunungkidul tertunda karena pengadaan mesin, CCTV, genset, dan jaringan internet.