Polres Bantul Petakan Titik Rawan Pilkada
Ilustrasi Pilkada Harianjogja.com, BANTUL—Kepolisian Resor (Polres) Bantul mulai memetakan wilayah-wilayah yang dianggap rawan dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul 2020. Hasil pemetaan tersebut sebagai dasar menerjunkan personel pengamanan dari kepolisian.
Kapolres Bantul, AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono mengatakan dalam pengamanan Pilkada 2020, Polres Bantul akan menerjunkan kekuatan penuh sekitar 1.500 personel. Mereka akan dibagi ke masing-masing titik pengamanan sejak dari tahapan sebelum pilkada hingga hari H pelaksanaan pilkada pada September 2020.
“Kami sudah memetakan daerah-daerah rawan. Namun untuk daerahnya mana saja, kami belum bisa beberkan sekarang,” kata Wachyu, seusai Rapat Koordinasi Komprehensif Persiapan Pilkada 2020, di Gedung Parasamya, kompleks Pemkab Bantul, Jumat (11/10/2019).
Menurut dia, kerawanan pilkada sudah dikoordinasikan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul. Kerawanan itu, kata Wachyu, didasarkan pada evaluasi Pemilu 2019, salah satunya soal gesekan antar-ormas dan tarik menarik dukungan partai atau calon. “Kami akan pantau terus,” ucap Wachyu.
BACA JUGA :
Komandan Kodim Bantul 0729, Letnan Kolonel (kav) Didi Carsidi juga siap membantu kepolisian dalam pengamanan pilkada. Seperti Pemilu 2019 lalu, Kodim Bantul juga mengerahkan personelnya dalam tiap tahapan demi terciptanya kemanan dan ketertiban.
Hanya kali ini, Kodim Bantul meminta KPU agar masing-masing tahapan direncanakan dengan matang. Salah satu evaluasi dalam Pemilu 2019 adalah terkait dengan penyiapan gudang logistik. “Kami harap nantinya [gudang logistik] bisa lebih representatif dan mudah dipantau. Selain itu jumlah pengangkut logistik juga dipersiapakan agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengiriman logistik. Tidak seperti pemilu lalu, armada tidak cukup, jadi saling menunggu,” kata Didik.
Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho mengatakan berbagai masukan soal penyelenggaraan pilkada akan ditindaklanjutinya. Ia tidak menampik pemilihan gudang logistik dalam pemilu beberapa waktu lalu kurang representatif. Selain dari tempat yang kurang memadai, kondisi gudang juga rawan rusak karena lembab.
Menurut dia, logistik dalam pilpres dan pileg cukup banyak sehingga membutuhkan gudang lebih dari dua tempat. Adapun dalam Pilkada 2020, logistik tidak sebanyak dalam pemilu, sehingga kebutuhan gudang tak banyak.
Didik menambahkan dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia pemilihan tingkat desa atau PPS serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menjadi bahan evaluasi untuk memilih petugas yang sehat jasmani dan mampu berkoordinasi dengan sejumlah pihak, “Kami akan lebih selektif lagi dalam memilih anggota PPK dan PPS. Selektif bukan hanya kinerja namun juga independensi,” kata Didik.
