Sutedjo Jadi Bupati Kulonprogo, PDIP Incar Jabatan Wabup

Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo (kiri), memberikan kartu elektronik kepada warga penerima program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Jumat (10/8 - 2018).Harian Jogja/Beny Prasetya
04 November 2019 15:37 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, WATES - Wakil Bupati Kulonprogo, Sutedjo akan dilantik jadi Bupati Kulonprogo oleh Gubernur DIY, di Bangsal Kepatihan, Komplek Kantor Gubernur, Danurejan, Yogyakarta, Kamis (7/11/2019).

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung Hasto-Tedjo dalam Pemilukada Kulonprogo 2017, bertekad mengantarkan kadernya untuk mengisi kekosongan jabatan wabup.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati mengatakan, usai Sutedjo dilantik, pihaknya tinggal menunggu SK Bupati dan permintaan pengisian calon wabup oleh bupati baru.
Setelah dua hal itu diterima, DPRD Kulonprogo akan menggelar rapat paripurna pengumuman kekosongan jabatan wabup. Rencananya rapur tersebut dilangsungkan pada Senin (11/11/2019) mendatang.

"Setelah mengirim ke kami seperti SK beliau [SK Bupati milik Sutedjo] dan meminta pengisian wabup, kita akan gelar paripurna kekosongan jabatan wakil bupati. Tanggal 11 [Senin (11/11)] rencananya. Dalam rapur itu nantinya berupa pengumuman kekosongan wabup," kata Akhid Senin (4/11/2019).

Dikatakan Akhid, posisi cawabup bakal diisi oleh kader dari partai pengusung Hasto-Tedjo dalam Pemilukada 2017. Salah satunya yakni PDIP. Akhid yang juga jadi bendahara DPC PDIP Kulonprogo menyatakan pada Minggu (3/11/2019) malam, partainya sudah mengadakan rapat pleno internal DPC.

Dalam rapat itu turut dihadiri Hasto Wardoyo, kader PDIP, yang juga mantan Bupati Kulonprogo. Pada Juli 2019 lalu Hasto mundur dari jabatannya sebagai Bupati karena diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk jadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN).

"Intinya dari PDIP yang notabene partai pengusung sekaligus yang mengantarkan bupati terdahulu kita siap untuk segera melaksanakan tahapan pengisian wabup," ujarnya.

PDIP kata Akhid baru akan membuka pendaftaran cawabup setelah pelaksanaan rapur pengumuman kekosongan jabatan wabup. Pihaknya membuka pendaftaran kepada seluruh masyarakat yang berminat, dengan syarat memenuhi ketentuan berdasarkan aturan PDIP.

Akhid berharap partai pengusung Hasto-Tedjo non PDIP bisa legawa dan memahami penuh bahwa jabatan wabup nantinya adalah hak partainya. "Harapan saya, partai pengusung non PDIP memahami penuh bahwa kekosongan ini adalah haknya PDIP," ujarnya.

Selain PDIP, partai pengusung Hasto-Tedjo dalam Pemilukada lalu yakni Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Khusus untuk PAN merupakan partai yang menaungi Sutedjo. Meski sudah punya wakil yang dipastikan jadi Bupati Kulonprogo, PAN mengisyaratkan bakal mencalonkan kadernya sebagai wabup. Dengan catatan tidak ada partai pengusung lain yang mendaftarkan kadernya.

"Kalau toh memang di antara partai pengusung itu tidak ada [yang dicalonkan] PAN ya siap mencalonkan kader kita. Tapi kalau peluang itu sangat padat [partai pengusung non PAN mencalonkan kader] kita menghargai dan menghormati teman koalisi," ujar Ketua DPD PAN Kulonprogo, Ponimin Budi Hartono.

Menurutnya semua kader partai pengusung Hasto-Tedjo punya peluang yang sama mencalonkan jadi wabup. Namun jika berdasarkan etika politik, DPD PAN lanjutnya masih akan melihat prosesnya nanti.

"Secara etika karena PAN sudah ada bupati lebih baik partai lain. Apalagi jabatan itu amanah dan tidak bisa di antara kita itu hanya dijalankan satu orang atau satu partai, lebih baik dijalankan partai koalisi," tandasnya.