Money Follow Program Jadi Kunci APBD 2026 Kota Jogja

Harianjogja.com, JOGJA — Pemerintah Kota Jogja menyiapkan strategi pengelolaan APBD 2026 dengan menerapkan prinsip money follow program guna memastikan belanja daerah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan penguatan kemandirian fiskal.

Melalui pendekatan ini, APBD diharapkan menjadi instrumen transformasi pembangunan yang lebih akuntabel. Tujuannya agar anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Kota Pelajar.

Optimisme tersebut didukung oleh capaian positif Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyampaikan apresiasi karena target PAD yang telah direvisi menjadi Rp952 miliar berhasil direalisasikan dengan baik.

"Alhamdulillah tercapai. Cukup menggembirakan. Tentu kami terima kasih kepada BPKAD dan jajaran dan juga bapak ibu semuanya untuk semua terlibat sampai di pamong praja pun semua terlibat, sampai di kelurahan semua terlibat. Kami mengucapkan terima kasih, bersyukur Alhamdulillah ternyata Allah yang memberikan rejeki ya kepada kita semuanya," ujar Hasto dikutip dari laman resmi Pemkot Jogja.

Hasto menekankan bahwa kesuksesan pendapatan harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan berorientasi pada hasil (outcome). Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun.

"Kalau bisa dikerjakan di awal, kerjakan di awal. Jangan menunggu Januari baru mulai. Dengan arus kas yang relatif aman, kita harus lebih gesit agar program-program yang menyentuh masyarakat bisa segera dirasakan manfaatnya," tegasnya.

Dalam kerangka money follow program, Wali Kota menegaskan setiap rupiah anggaran wajib memberikan dampak signifikan. Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pengelolaan anggaran serta sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Bappeda Kota Jogja, Agus Tri Haryono, memaparkan bahwa APBD 2026 telah ditetapkan melalui Perda Nomor 11 Tahun 2025. Proyeksi pendapatan daerah dipasang pada angka Rp1,832 triliun.

Satu hal yang menonjol adalah proporsi PAD yang kini telah melampaui pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa kemandirian fiskal Kota Jogja semakin tangguh.

"Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kota Jogja semakin meningkat. Pajak daerah masih menjadi penyumbang terbesar PAD, disusul lain-lain PAD yang sah, retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan," jelas Agus.

Agus menegaskan peralihan paradigma dari money follow function menjadi money follow program adalah kunci menjaga keberlanjutan fiskal. Dengan sistem ini, anggaran tidak lagi dibagi rata berdasarkan institusi, melainkan difokuskan pada program prioritas.

"Pendekatan ini menuntut integrasi dan kolaborasi lintas perangkat daerah agar belanja lebih efisien dan tepat sasaran," ujarnya.

Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jogja 2025–2029. Adapun tema pembangunan tahun 2026 adalah "Penguatan Potensi Daerah sebagai Fondasi Transformasi Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Jogja".

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News