APBD Defisit Rp336 Miliar, Honor & Perdin Pemda DIY Dipangkas

Ilustrasi - JIBI/Bisnis.com/Abdullah Azzam
29 November 2019 20:37 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY berupaya mengurangi belanja pegawai seperti pemberian honor dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Belanja yang mencapai Rp6,48 triliun lebih diupayakan untuk bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) DIY, Bambang Wisnu Handoyo, menjelaskan total belanja dalam APBD DIY 2020 yang sudah disepakati dengan DPRD DIY sebesar Rp 6,48 triliun. Menurutnya jumlah itu lebih banyak untuk masyarakat karena dalam penyusunan anggaran lebih banyak mengurangi kegiatan yang bersifat pemberian honor tim. Ia memastikan jumlah untuk pemberdayaan masyarakat di setiap SKPD meningkat dengan harapan dapat menuntaskan kemiskinan di DIY.

Cara menyusunnya juga normatif sehingga belanja langsung kami banyak yang ke masyarakat, itu sudah tidak disibukkan dengan tim, sehingga lebih banyak ke objek atau output-nya, kalau untuk pembinaan masyarakat ya lebih banyak ke sana [pembinaan]. Unsur belanja pegawai seperti pemberian honor dalam focus group discussion FGD] banyak dikurangi,” katanya kepada Harian Jogja, Jumat (29/11/2019).

Ia juga mengapresiasi DPRD DIY yang mengurangi jumlah perjalanan dinas. Menurutnya, hal ini merupakan suatu perkembangan yang baik bagi perencanaan keuangan DIY. Perjalanan dinas (perdin) juga diarahkan lebih banyak ke kunjungan daerah di wilayah DIY dengan harapan dapat meningkatkan nilai pembangunan. “Perjalanan dinas disepakati di bawah 80 hari setahun. Pimpinan Dewan sangat mendukung, kalau tidak salah hanya sekitar 76 perjalanan dinas luar daerah,” katanya.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Suharwanta, menyatakan untuk pendapatan daerah pada APBD DIY 2020 ditarget sebesar Rp6,114 triliun, sehingga ada defisit yang sudah disepakati dengan Pemda DIY sebesar Rp366,29 miliar atau sekitar 5,99% dari total APBD 2020. Sedangkan untuk pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp544,92 miliar, pengeluaran pembiayaan Rp178 miliar.

Kami menyarankan agar mencari sumber lain untuk sumber pendanaan baik dari dalam maupun dari luar [DIY], untuk defisitnya disepakati Rp366,29 miliar,” katanya.

Dewan juga meminta agar ada sinkronisasi antara dana keistimewaan dan APBD terutama untuk pengerjaan sejumlah program yang menjadi prioritas. “Melalui sinkronisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” katanya.