Bawaslu Bantul Gerak Cepat agar Masalah Netralitas ASN Tak Lagi Jadi Aib Pilkada

Ilustrasi Pilkada
02 Desember 2019 16:27 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Bantul yang dalam Pilkada 2015 lalu jadi sorotan nasional menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara Pilkada 2020. Salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul yang mendatangi langsung Bupati Bantul dan Wakil Bupati Bantul di kantornya, Senin (2/11/2019).

“Berkaca pada Pilkada 2015 lalu ada 13 ASN yang terbukti tidak netral. Pelanggaran ini terbanyak sehingga menjadi sorotan Nasional,” kata anggota Bawaslu Bantul, Nuril Hanafi, seusai beraudiensi dengan Bupati Suharsono dan Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Ruang Bupati Bantul, Senin.

Dalam pertemuan itu, hadir pula Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis, semua asisten Sekda dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Bantul. Nuril mengatakan Bawaslu Bantul menyerahkan sejumlah peraturan terkait dengan netralitas ASN dan aturan kepala daerah jika akan mencalonkan dalam pilkada kepada Bupati.

Nuril berharap pada Pilkada 2020 tidak ada lagi ASN yang melanggar netralitas. Pasalnya kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2015 menjadi aib bagi pelaksanaan pesta demokrasi di Bumi Projotamansari.

Bahkan dua bulan lalu, kata Nuril, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat mendatangi kantor Bawaslu Bantul untuk menanyakan soal pelanggaran ASN 2015 berikut tindak lanjutnya.

Ke-13 ASN dalam Pilkada 2015 lalu diakui Nuril memang terbukti melanggar. Bukan hanya pelanggaran pemilu, namun juga pelanggaran dalam undang-undang yang mengatur ASN.

Itulah sebabnya, Bawaslu Pusat juga sudah menyampaikan pelanggaran tersebut pada Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).