Pemda DIY Kucurkan Rp1 Miliar untuk Cari Lubang di Kelok 18

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah dan pelaksana proyek jalur jalan lingkar selatan (JJLS) terutama di titik pembangunan Kelok 18 disarankan untuk melakukan uji geolistrik untuk memastikan keberadaan luweng di lokasi proyek.

Jika trase yang akan dilalui terdapat luweng alias lubang disarankan untuk pindah atau mencari solusi yang tepat akan tetap aman di kemudian hari. DPRD DIY bahkan telah menyetujui anggaran uji geolistrik senilai Rp1 miliar di 2020.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menilai uji geolistrik merupakan suatu prosedur tetap yang harus dilakukan dalam pembangunan jalan seperti Kelok 18 agar lebih aman di kemudian hari ketika jalan sudah selesai dibangun. Oleh karena itu DPRD menyetujui anggaran uji geolistrik sebesar Rp1 miliar lebih di 2020. “Kami sudah setujui anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk uji geolistrik di 2020, menurut saya ini harus dilakukan karena protap,” katanya di sela-sela diskusi dengan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) di Pracimasono, kompleks Kepatihan, Jogja, Kamis (12/12/2019).

Huda mengatakan penganggaran uji geolistrik itu dilakukan sepanjang JJLS di wilayah DIY, terutama Kelok 18. Tujuannya untuk melihat kemungkinan adanya lubang bawah tanah atau luweng dan JJLS tidak berada di trase yang salah. Karena jika tetap dibangun di titik luweng tersebut dikhawatirkan konstruksi menjadi rawan amblas.

“Kalau ada suspect lubang di bawah tanah kan sangat berbahaya. Kami sudah anggarkan untuk lakukan uji geolistrik ditempat yang dicurigai ada lubang. Nanti prosesnya melalui lelang untuk uji geolistriknya,” katanya.

Jika dalam uji geolistrik ditemukan ada luweng dan termasuk rawan, kata dia, trase harus pindah demi keamanan. Namun jika tidak terlalu rawan sebaiknya diantisipasi dengan memperkuat konstruksi agar tidak amblas di kemudian hari.

“Kalau enggak rawan ya enggak usah [pindah]. Atau dilakukan penguatan apa agar struktur kuat. Antisipasi itu enggak harus pindah trase. Uji geolistrik ini kan sekedar untuk antisipasi supaya jalannya tidak mudah amblas,” katanya.

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji memberikan sinyal kesepakatan keharusan uji geolistrik untuk menghasilkan temuan ilmiah terkait dengan keberadaan luweng yang tentu bisa dipertanggungjawabkan. Para ahli tentu akan memberikan rekomendasi kepada pelaksana proyek terkait dengan hasil temuannya. Sehingga Pemda DIY bersama Satker PJN bisa mengambil langkah yang tepat agar hasil dari pembangunan lebih berkualitas.

Ia mengatakan kemungkinan besar pelaksana jalan dalam prosesnya menemui beberapa hal yang tidak diperhitungkan seperti keberadaan luweng, persoalan itu masih ada waktu untuk dicarikan solusi. “Di Kelok 18 termasuk penyelesaian pembebasan lahan, mungkin sudah menemui yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Kami masih punya waktu untuk [mengatasi] itu, balai besar [pelaksana jalan nasional] saya kira sudah memperhitungkan itu,” katanya.

Project Officer Proyek Pembangunan Jalan Baru Jerukwudel-Baran-Duwet Satker Pelaksana Jalan Nasional (PJN) Juniar Perkasa menyatakan sepanjang pengerjaan JJLS diidentifikasi dua titik luweng tetapi posisinya di luar rute. PJN akan berkonsultasi dengan beberapa akademisi seperti dari UPN Veteran Jogja untuk meminta referensi terkait dengan peta atau keberadaan luweng. Jika dirasa penting, ke depan akan dilakukan uji geolistrik.

“Kalau diperlukan kami akan [melakukan] pengujian geolistrik untuk menentukan apakah ada luweng atau tidak. Kalau luweng sungai bawah tanah, kalau ditutup enggak tepat, sehingga kalau ditemukan sebisa mungkin dihindari, kemungkinan akan digeser,” katanya.

Pembangunan kelok pertama di DIY ini ditargetkan bisa terlaksana pada 2020 mendatang dengan anggaran lebih dari Rp200 miliar dengan sistem multiyears. Saat ini masih dalam proses review desain konstruksi kelok untuk melihat kemungkinan ketinggian konstruksi penyangga bisa diturunkan, sehingga lebih menghemat biaya dengan tetap mempertahankan kualitas.

Selain menghemat biaya review desain juga mempertimbangkan sisi keamanan karena kondisi geografis lokasi proyek tergolong tinggi.

Rest Area

Di sisi lain, jalan tol Jogja-Solo (Joglo) dipastikan tidak akan memiliki rest area dalam tol. Rest area di trase ini hanya ada dua titik di wilayah Klaten, Jawa Tengah. "Untuk jalan tol yang masuk wilayah DIY, tidak ada rest area-nya. Hanya ada dua titik di Klaten," kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Jogja-Solo dan Jogja-Bawen Totok Wijayanto, Kamis.

Dia mengatakan jika pemerintah daerah tetap ingin membangun rest area di luar jalan tol hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan bukan lagi kewenangan dari Satker. "Pada prinsipnya, tol memang memiliki dilengkapi dengan rest area. Sampai saat ini seperti itu [keputusannya]. Jadi untuk jalan tol yang masuk Jogja tidak ada rest area," katanya.

Alasannya, lanjut Totok, tidak adanya rest area tersebut sesuai dengan permintaan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. Tujuannya agar pengguna jalan tol bisa memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar tol. "Kalau rest area ada di dalam tol, orang tidak mau ke luar [masuk Jogja]. Kalau tidak ada rest area nanti yang dari Surabaya bisa masuk Jogja," katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Bappeda Sleman Kunto Riyadi. Menurutnya, keberadaan rest area tidak akan menguntungkan masyarakat. Sebaliknya jika rest area disediakan, maka hanya bisa dimanfaatkan oleh pemodal besar. "Sementara yang UMKM tidak akan kuat untuk bersaing. Makanya diputuskan untuk tidak ada rest area di tol," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News