Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Gedung PSC 119 Bantul, Senin (27/11/2018)./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL--Selain memastikan harga dan stok kebutuhan pokok di Bantul aman, Pemkab Bantul juga melakukan sejumlah persiapan menjelang masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Di antaranya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan.
Asisten Bidang Pemerintahan Setda Bantul, Sri Ediastuti, mengatakan selain memastikan harga kebutuhan pokok aman dan terjangkau selama Nataru, Pemkab Bantul juga sudah melakukan berbagai persiapan, di antaranya adalah mempersiapkan tenaga kesehatan untuk menghadapi persoalan kesehatan selama Nataru.
Pihaknya memastikan 16 rumah sakit rawat inap, 16 puskesmas rawat inap dan 11 puskesmas rawat jalan dan PSC siaga 24 jam selama Nataru. “Kami siapkan tim reaksi cepat di semua puskesmas, mendirikan posko kesehatan di beberapa titik. Kami juga akan inspeksi keamanan pangan, dan kesiapsiagaan kesehatan anak dan ibu,” kata Sri Ediastuti, Selasa (17/12/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Kejagung memeriksa lima pegawai Kemenhut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL periode 2008-2025.
DPRD Bantul telah membahas 7 dari 12 Raperda 2026. Lima Raperda tersisa ditargetkan rampung dibahas hingga akhir tahun.
Pengamat UGM menilai mismatch kompetensi dan kebutuhan industri memicu pengangguran terdidik serta mendorong penguatan pelatihan vokasi.
Pengadaan sumber air permanen di Kulonprogo membutuhkan Rp300 juta-Rp800 juta. APBD terbatas, perluasan SPAM mengandalkan Danais.
Menteri HAM Natalius Pigai menyebut MBG dan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari upaya pemerintah memenuhi hak dasar masyarakat.