Danais Dipastikan Cair ke Desa, Begini Skemanya

Ilustrasi dana. - Bisnis Indonesia/Dwi Prasetya
18 Desember 2019 21:37 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY merencanakan penggunaan dana keistimewaan (danais) DIY sampai ke desa-desa melalui skema bantuan keuangan khusus (BKK). Rencana ini dipastikan baru bisa terealisasi setelah 2020 skema BKK dalam penggunaan danais baru diterapkan pada dua kabupaten pada 2019.

Paniradyapati DIY Beny Suharsono menjelaskan Pemda DIY terus berupaya agar pemanfaatan danais bisa sampai ke desa-desa. Namun hal itu butuh persiapan, salah satunya melalui skema BKK. Di mana skema BKK sudah diterapkan di dua kabupaten yaitu Gunungkidul dan Kulonprogo di 2019. Selanjutnya Sleman, Kota Jogja dan Bantul juga akan diberikan danais melalui skema BKK di 2020. Sehingga skema BKK danais sampai ke desa kemungkinan baru bisa diterapkan setelah 2020.

“Kami meyakinkan efektif efisiennya setelah 2020, ini pertama kali [penerapan BKK danais] Bantul Sleman dan Kota Jogja untuk 2020,” ungkapnya Rabu (18/12/2019).

Beny menambahkan BKK danais ke desa akan diterapkan setelah melalui evaluasi BKK kabupaten dan kota. Harapannya setelah tidak ada persoalan di BKK level kabupaten dan kota sehingga bisa lancar untuk penyaluran ke desa. Namun, ia menegaskan bantuan itu diberikan dengan cara mengusulkan program.

“Kalau nanti kami evaluasi efektif efisienniya untuk BKK di kabupaten, BKK di desa kan nanti harus ada yang bertanggungjawab, sehingga nanti luncuran BKK desa bisa melalui BKK kabupaten kota. BKK tetap melalui program, mereka harus mengusulkan program kegiatan, nanti disepakati atau tidak ada di berita acara,” ucapnya.

Pemilihan skeman BKK dalam penggunaan danais diharapkan bisa berdampak pada proses pembangunan. Sehingga danais menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja pemerintah daerah.

“Ini mempercepat proses yang kami lakukan, artinya kalau dulu ada asumsi bahwa danais titipan, danais sampiran, menjadi danais itu bagian dari tidak terpisahkan dari kinerja. Dengan konsep BKK kan menjadi bagian tidak terpisahkan dari APBD kabupaten dan kota, sehingga menyangkut juga kinerja bupati walikota juga,” katanya.