Tiga Buah Lokal Jogja Diajukan untuk Sertifikasi Varietas
“Tahun ini kita mau proses (sertifikasi) tiga tanaman lokal. Ada alpukat Surokarsan, pisang Morosebo dan pisang Gendruwo,”
Ilustrasi/JIBI-Harian Jogja
Harianjogja.com, SLEMAN--Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Bantul tahun ini dikurangi 10%. Hal itu lantaran Pemerintah Desa Bantul terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des) Bantul 2020. Bahkan sampai pekan kedua Januari APB-Des Bantul belum juga disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bantul.
Kepala Desa Bantul, Supriyadi mengaku banyak yang perlu direvisi dalam pembahasan rancangan APBDes 2020 terkait dengan volume kegiatan maupun penganggaran. “Tapi sekarang sudah selesai dan tinggal diinput saja ke aplikasi,” kata dia, Kamis (9/1/2020).
Soal sanksi pemotongan alokasi untuk tahun ini, dia mengaku tak masalah. Menurut dia, pembahasan Rancangan APB-Des 2020 harus dibahas serus dengan melibatkan banyak pihak.
Dia menjelaskan total APB-Des yang ditetapkan adalah Rp4,5 miliar yang terdiri dari alokasi dana desa sebesar Rp1,2 miliar; dana desa sebesar Rp1,1 miliar; dan sisanya terdiri dari pendapatan asli desa (PA-Des); serta bagi hasil pajak. Dengan begitu, Alokasi Dana Desa untuk Desa Bantul tahun ini, dipotong sebesar Rp120 jutaan.
Supriyadi menambahkan tahun ini pihaknya juga menargetkan PA-Des sebesar Rp500 juta, sedangkan tahun lalu, PA-Des di desa yang ia pimpin mencapai Rp300 juta.
Sejumlah potensi pendapatan yang akan digenjot adalah pengelolaan aset-aset desa yang selama ini kurang maksimal. Ia mencontohkan lahan garapan selama ini dikelola dengan bagi hasil sehingga pendapatannya tidak menentu, “Nanti pengelolaanya akan dilelangkan supaya jelas pendapatannya,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
“Tahun ini kita mau proses (sertifikasi) tiga tanaman lokal. Ada alpukat Surokarsan, pisang Morosebo dan pisang Gendruwo,”
Alex Rins mengaku syok melihat kecelakaan horor Alex Marquez di MotoGP Catalunya 2026 hingga jantungnya seperti berhenti berdetak.
Jennifer Coppen dan Justin Hubner mengumumkan rencana pernikahan di Bali pada Juni 2026 dengan tiga konsep adat berbeda.
Ketimpangan antara jumlah advokat profesional dan masyarakat pencari keadilan di Indonesia masih menjadi isu sistem peradilan.
Kemkomdigi mengkaji aturan wajib nomor HP untuk registrasi akun media sosial guna memperkuat keamanan dan akuntabilitas ruang digital.
Seiring perkembangan teknologi ada metode yang disebut dengan backfilling untuk mengelola limbah tambang agar tak merusak lingkungan.