Advertisement
Pengusaha yang Mau Bangun Gedung di Sleman Harus Perhitungkan Tempat Parkirnya
Foto Ilustrasi. - Solopos/Sunaryo Haryo Bayu
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN-- Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman mengimbau agar pengembang atau masyarakat yang ingin membuat bangunan diminta untuk menyertakan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau kajian lalu lintas ketika ingin mendirikan sebuah bangunan.
Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sleman Bambang mengatakan jika upaya tersebut merupakan salah satu upaya manajemen dari bidang lalu lintas Dishub Sleman untuk mengantisipasi kemacetan yang terus membayangi wilayah DIY, khususnya di kabupaten Sleman.
"Kami ingin melakukan pengendalian di jalan dan juga pengaturan masyarakat yang ingin mendirikan pusat kegiatan atau permukiman, khususnya terkait dengan lahan parkir," ujar Bambang Sumedi kepada Harianjogja.com, Senin (13/1/2020).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Pengendalian tersebut, lanjut Bambang, menyasar masyarakat yang ingin mendirikan gedung-gedung, pusat kegiatan, pabrik, toko, apartemen, maupun pemondokan.
"Sekarang kalau itu tidak dikendalikan Jogja mau seperti apa, makin macet atau tidak, bagi mereka yang ingin mendirikan bangunan harus juga disertakan Andalalin dan kajian lalu lintas," terangnya.
Dalam Andalalin, dibahas setiap pembangunan pusat kegiatan harus menyediakan parkir dengan luas yang sudah ditentukan. Berdasarkan SK Bupati No.9/2013 tentang perubahan atas peraturan Bupati Sleman No.49/2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.5/2011 Tentang Bangunan Gedung mensyaratkan setidaknya luas lahan parkir paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari luas lantai fungsi bangunan gedung yang wajib menyediakan lahan parkir.
"Luas fungsi bangunan itu salah satunya untuk ketersediaan parkir, dilihat juga jumlah kendaraan yang masuk, karyawannya berapa, nanti ketahuan mereka harus menyediakan lahan parkir dengan luas tertentu," jelasnya.
Aturan Andalalin tersebut juga ditambah dengan SK Dirjen Perhubungan Darat No.72/HK.105/.DJRD/96 tentang pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prakiraan Cuaca Jogja di Hari Terakhir Bulan September 2022
Tak Hanya Soal Kontrasepsi, Kampung KB di Jogja Garda Pembangunan Kesejahteraan
Halim Banggakan Industri Kreatif Bantul di Hadapan Banyak Kepala Daerah
Peringatan BMKG: Waspada! Ada Siklon Tropis Noru di Pantai Selatan DIY
Advertisement
Sayuran Bawa Jogja Menjadi Kota Terbaik dalam Pembangunan Daerah
Fasilitasi Pencari Kerja, UNY Gelar Career Expo
Tahun Depan, Ini yang Jadi Fokus Kegiatan DPRD Bantul
Pekerja Informal Tertarik Manfaat BPJS Kesehatan
Advertisement
Danang Haru & Bangga Mendengar Cerita Penerima Beasiswa
Kembali Ikuti Penilaian ZI-WBK, Ini yang Dilakukan Kemenag Kulonprogo
Pemkab Bantul Bakal Serahkan 23 Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda
Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Pemkot Jogja Berjanji Tingkatkan Pelayanan
Kunjungan Turis Asing ke Jogja Meningkat, Paket Wisata Ini yang Justru Disukai
Advertisement
Membeludak! Pendaftar Panwascam Kulonprogo 2 Kali Lipat Lebihi Kebutuhan
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
