GKR Hemas: Daycare Wajib Berizin, Orang Tua Diminta Aktif Awasi
GKR Hemas dsoroti daycare ilegal di Jogja, tekankan izin dan pengawasan usai kasus kekerasan anak.
Satgas Saber Pungli tengah melakukan pengecekan di titik parkir di Kawasan Gumaton, Kamis malam (21/12) - Dokumentasi Pemkot Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengimbau wisatawan memanfaatkan fasilitas parkir resmi selama libur Nataru guna menghindari praktik tarif parkir nuthuk di Kota Jogja.
Imbauan ini muncul menyusul adanya keluhan warga terkait dugaan pungutan parkir di luar ketentuan yang disertai perlakuan tidak menyenangkan di Kota Jogja. Sekda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, menjelaskan bahwa penggunaan parkir resmi akan memberikan kepastian tarif serta menjamin keamanan kendaraan.
Ni Made menegaskan bahwa area parkir milik pemerintah telah dilengkapi dengan regulasi tarif yang jelas dan pengawasan optimal.
“Masyarakat dapat memilih fasilitas yang sesuai aturan. Jika menginginkan kepastian tarif dan keamanan, kami mengimbau masyarakat parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).
Ia menambahkan, pengelolaan parkir tepi jalan umum maupun Tempat Khusus Parkir (TKP) merupakan kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja. Oleh karena itu, wisatawan diharapkan patuh pada regulasi agar tidak sembarang memarkirkan kendaraan di titik-titik ilegal.
Rekomendasi Lokasi Parkir Resmi di Jogja
Pemda DIY telah menyiapkan beberapa lokasi strategis untuk menampung lonjakan kendaraan wisatawan:
- TKP Ketandan: Fasilitas hasil relokasi dari parkir portabel Abu Bakar Ali ini memiliki kapasitas memadai untuk kendaraan roda dua maupun roda empat.
- Kawasan Kridosono: Disiapkan khusus untuk parkir roda empat hasil kerja sama dengan PT Anindya Mitra Internasional (AMI).
- Layanan Shuttle: Pemerintah mendorong penggunaan becak listrik dan bus listrik milik PT AMI sebagai alternatif transportasi yang nyaman dan ramah lingkungan menuju pusat wisata.
Penataan parkir yang tertib sangat bergantung pada kesadaran kolektif. Ni Made menyampaikan bahwa ketentuan parkir tepi jalan telah diatur secara rinci dalam Perda Kota Jogja tentang Perparkiran, termasuk mekanisme penegakan hukum bagi pelanggar.
“Kami berharap masyarakat semakin bijak dalam memilih lokasi parkir demi menjaga citra positif pariwisata DIY,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kebijakan tarif parkir mengacu pada Peraturan Walikota Jogja No. 149/2020. Berikut rincian tarif di TKP milik pemerintah:
- Roda Empat: Rp5.000 untuk dua jam pertama.
- Jam Berikutnya: Penyesuaian sebesar 50% dari tarif awal.
- TKP Swasta: Tarif menyesuaikan kebijakan masing-masing pengelola namun tetap dalam pengawasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
GKR Hemas dsoroti daycare ilegal di Jogja, tekankan izin dan pengawasan usai kasus kekerasan anak.
Bareskrim menetapkan delapan awak MV King Sun sebagai tersangka penyelundupan 1.298 kg ketamin di perairan Tanjung Berakit.
Makam mertua Djaduk Ferianto di Kuncen Lama dirusak. Ahli waris menyoroti biaya perawatan, Pemkot Jogja berencana menata pengelolaannya.
Gelombang pasang menerjang Pantai Pandansimo, Bantul, membuat tiga rumah rusak berat. Warga diminta waspada gelombang tinggi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan jalan tol harus membuka akses ke pusat ekonomi untuk mendorong investasi dan pertumbuhan.
Pemkab Gunungkidul merehabilitasi tiga pasar tradisional pada 2026. Perbaikan Pasar Wotgaleh, Karangijo, dan Ngrancah terkendala anggaran.