Anak Diduga Bunuh Ayah di Boyolali Jalani Observasi Kejiwaan
Polisi akan memeriksa kejiwaan pria yang diduga menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia di Boyolali.
ilustrasi./dok
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS hingga TNI/Polri di Gunungkidul diawasi ketat menjelang pilkada di daerah tersebut.
Jelang proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Gunungkidul, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul mengincar Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif yang kini mulai bergerilya melakukan pendekatan atau \'kampanye\' terselubung. Lembaga pengawas pelaksanaan Pemilu ini pun telah menemukan indikasi adanya upaya kampanye yang dilakukan oleh ASN.
Ketua Bawaslu Gunungkidul, Is Sumarsono menuturkan, Bawaslu menemukan adanya ASN yang telah melakukan kegiatan-kegiatan itu baik mungkin pemasangan baliho maupun kegiatan-kegiatan untuk pertemuan di masyarakat. Di mana pemasangan baliho dan kegiatan itu ada indikasi untuk kepentingan politik.
"Kalau itu sudah masuk itu (kampanye). itu aja sudah bisa kemudian kami melakukan rekomendasi kepada pihak yang memiliki atau ada kewajiban pada pembinaan terhadap ASN,"ujarnya, Kamis (23/1/2020) di Kantor Bawaslu.
Is mengatakan, karena kewenangan Bawaslu pada tahapan ini adalah pengawasan bukan penindakan sehingga pihaknya akan merekomendasikan kepada atasan-atasan dari ASN ataupun TNI/Polri yang kini masih aktif bertugas.
Kecuali, lanjutnya, kalau sudah penetapan calon maka tindakannya akan berbeda. Di mana akan ada penindakan secara regulasi aturan Pemilu. Is menandaskan pihaknya bekerja sesuai dengan pedoman regulasi di luar regulasi Pemilu yaitu undang-undang tentang ASN dan sebagainya termasuk surat edaran dari Mendagri.
"Surat Edaran Mendagri yang baru saja kita terima. Itu yang nanti pintu bagi Bawaslu untuk kemudian bisa masuk di dalam," terangnya.
Dengan surat edaran Mendagri nomor 273/487/SJ yang diterima tanggal 21 Januari 2020 kemarin, akan semakin menegaskan fungsi pengawasan dari Bawaslu. Mengingat selama ini pihaknya merasa kebingungan untuk menindak ASN ataupun TNI Polri yang sudah memulai gerakan pengumpulan massa ataupun memasang baliho.
"Kita mau menggunakan regulasi di luar Pemilu agar bisa menjangkau para ASN atau anggota TNI Polri yang melakukan pelanggaran," tambahnya.
Lebih jauh Is menyebut dari pengamatan awal, ada beberapa ASN bahkan anggota TNI Polri yang secara secara kasat mata menggaet warga untuk mengarahkan memilih salah satu bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Gunungkidul 2020.
Pada pilkada Gunungkidul 2020 saat ini terdapat beberapa nama bakal calon yang masih berstatus ASN aktif dan juga TNI/Polri aktif. Nama-nama tersebut di antaranya Rektor UNY Sutrisna Wibawa, Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rosyid, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Bambang Wisnu Handoyo, dan juga Mayor Sunaryanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Polisi akan memeriksa kejiwaan pria yang diduga menganiaya ayah kandungnya hingga meninggal dunia di Boyolali.
Abrasi menghilangkan laguna Pantai Trisik Kulonprogo. Kunjungan wisatawan terus menurun, sementara warga beralih mengandalkan pertanian.
Nusron Wahid diperiksa KPK selama lima jam terkait perkara ATR/BPN. KPK masih mendalami dugaan suap dan gratifikasi.
Kemkomdigi menyebut Rancangan Perpres Badan Pengawas Data Pribadi telah memasuki tahap final dan diajukan kepada Presiden.
KSPSI AGN memecat Listyo Sigit dari jabatan Ketua Dewan Penasihat hingga proses hukum kasus dugaan penyadapan berkekuatan hukum tetap.
Peternak penerima bantuan 600 ayam petelur di Bantul belum meraup untung. Harga pakan tinggi membuat biaya operasional ditutup uang pribadi.