Peserta Pilkada dalam Sehari Kunjungi 50 Dusun dan Habiskan Rp200 Juta

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kabupaten Gunungkidul, Sleman dan Bantul akan menggelar Pilkada Serentak 2020. Calon yang ingin maju harus mempersiapkan ongkos politik untuk membiayai seluruh kegiatan selama gelaran pilkada berlangsung. Berikut kisah yang dihimpun wartawan Harian Jogja, David Kurniawan.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih hanya bisa mengenang bagaimana pengalaman saat maju sebagai calon wakil bupati di Pilkada 2015 lalu. Menurut dia, prosesi ini memberikan banyak pelajaran karena harus berkorban tenaga, pikiran maupun biaya yang sangat besar.

Sekitar empat tahun lalu atau tepatnya Senin (27/7/2015) pasangan Djangkung Sujarwadi-Endah Subekti Kuntariningsih mendatangi Kantor KPU Gunungkidul di Jalan Ring Road Utara, Desa Piyaman, Wonosari. Kedua pasangan ini kompak menggunakan pakaian adat Jawa saat akan mendaftar sebagai calon kepala daerah. Keduanya datang dengan mengendarai gerobak yang ditarik dua ekor sapi, serta diantar ratusan kader dan simpatisan yang kala itu dikenal dengan Sahabat Djangkung Endah (Sajadah).

Bagi Endah, proses penunjukannya sebagai calon wakil bupati begitu tiba-tiba karena rekomendasi turun di detik-detik akhir saat pendaftaran akan ditutup.

Dia pun tidak bisa menolak saat ditunjuk DPP untuk maju karena jika ditolak, PDI Perjuangan tidak akan memiliki calon, meski berstatus sebagai partai pemenang pemilu. “Ya akhirnya saya mundur dari anggota DPRD periode 2014-2019,” kata Endah kepada Harian Jogja, Kamis (12/12).

Penunjukan yang mendadak ini pun berpengaruh terhadap proses pengenalan ke masyarakat. Hal ini dikarenakan dari awal tidak terpikirkan untuk maju sebagai calon. Untuk bisa meraih hati rakyat, Djangkung-Endah pun membuat konsep kampanye desa mengepung kota dengan target pertemuan satu hari 50 dusun. “Kita hanya punya waktu tiga bulan. Jadi, untuk menyasar 1.400-an dusun di Gunungkidul harus benar-benar tancap gas sehingga ketertinggalan dengan calon lain bisa dikejar,” katanya.

Meski demikian, segala upaya yang telah dikerahkan hasil pemilihan hanya menempatkan Djangkung-Endah di urutan kedua atau kalah dari pasangan petahana Badingah-Immawan Wahyudi. “Benar-benar harus berkorban tenaga dan pikiran dan juga materi. Untuk itu di Pilkada 2020, saya tidak maju dan lebih fokus sebagai wakil rakyat,” ungkapnya.

Menurut dia, gelaran pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar. Jumlah ini juga harus dipersiapkan oleh calon bersangkutan. Untuk jumlah, Endah tidak merinci secara pasti karena jumlahnya bisa mencapai belasan miliaran rupiah. Jumlah ini terdiri dari, akomodasi selama kampanye, biaya saksi, konsolidasi hingga lain sebagainya. “Sebagai contoh untuk saksi di Pemilu 2019 di TPS saja mencapai Rp1,1 miliar. Ini belum masuk di saksi desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten,” katanya.

Secara perhitungan kasar, Endah mengungkapkan kebutuhan anggaran saksi bisa mencapai Rp3 miliar. Hal ini dikarenakan keberadaan saksi tidak hanya pada saat hari H pencoblosan, tapi sebelumnya juga pada saat pembekalan hingga pemberian baju saksi. “Bisa hitung sendiri berapa TPS di Gunungkidul dan kalikan jumlah saksi TPS dua orang nanti terlihat nominalnya berapa,” ungkapnya.

Menurut dia, jumlah ini bisa bertambah. Sebagai gambaran dengan konsep desa mengepung kota di Pilkada 2015 dengan mendatangi 50 dusun per hari membutuhkan biaya Rp200 juta. “Bisa dihitung berapa? Sehari Rp200 juta dan berlangsung selama tiga bulan. Ini bisa bertambah lagi karena masih ada akomodasi untuk konsolidasi sukarelawan dan simpatisan di setiap kecamatan,” ujarnya.

Endah menegaskan biaya-biaya yang dikeluarkan ini murni untuk akomodasi selama kampanye. Besaran biaya ini harus diantisipasi oleh calon karena meski ada peluang mendapatkan sumbangan dari pihak ketiga yang diperbolehkan, tapi harus tetap menyiapkan. “Calon harus antisipasi penuh karena belum tentu akan mendapatkan bantuan. Kalau tidak calon siapa yang akan menyiapkan,” katanya.

Dia pun berharap kepada calon-calon yang akan bertarung di Pilkada 2020 harus benar-benar memperhatikan masalah pendanaan selama pilkada berlangsung. “Memang harus dipersiapkan. Kalau memang tidak punya modal ya jangan maju karena dalam pilkada memang butuh biaya yang besar,” katanya.

 Biaya Tinggi

Biaya tinggi dalam pilkada sempat dilontarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat Tjahjo Kumolo menjabat sebagai Mendagri mengungkapkan biaya politik untuk menjadi kepala daerah masih tinggi.

Berdasarkan temuan Kemendagri biaya yang diperlukan mencapai Rp75 miliar untuk menjadi bupati. Padahal kata Tjahjo Kumolo, jumlah pemilih di kabupaten tersebut hanya mencapai 120.000 pemilih saja. Tjahjo mengatakan, biaya menjadi bupati tersebut, jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan temannya saat pencalonan menjadi anggota DPR yaitu Rp43 miliar.

Pernyataan senada disampaikan Mendagri Tito Karnavian. Untuk menjadi bupati, kata mantan Kapolri itu diperlukan Rp30 miliar.

Mantan anggota DPRD Gunungkidul, Edi Susilo, mengatakan pilkada membutuhkan biaya yang besar sehingga permasalahan ini harus dipersiapkan sejak awal. “Ada biaya yang harus dipersiapkan sejak awal dan ini untuk kebutuhan wajib yang harus dipenuhi dalam pilkada,” katanya.

Untuk masalah pendanaan ia tidak ingin mengambarkan berkaitan dengan pilkada, untuk pencalonan menjadi anggota Dewan paling tidak membutuhkan biaya hingga ratusan juta rupiah. “Saya alami sendiri dan tidak terpilih. Jadi, untuk pilkada biaya pasti lebih besar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News