Mangkrak Bertahun-tahun, Hotel Taru Martani Akan Ditangani 3 BUMD

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY berjanji menuntaskan salah satu proyek pembangunan hotel di kompleks PD Taru Martani yang mangkrak bertahun-tahun. Tiga BUMD diminta untuk membuat konsorsium guna menyelesaikan proyek tersebut. DPRD DIY menilai keberadaan hotel di kompleks Taru Martani sangat strategis dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemerintah.

Kepala BPKA DIY, Bambang Wisnu Handoyo, menjelaskan hotel yang berada di kompleks PD Taru Martani di Jalan Argolubang, Baciro, Gondokusuman, Kota Jogja, mangkrak sekitar lima tahun. Hotel itu dibangun di lahan milik Pemda DIY dan diharapkan memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, pelaksana proyek tak mampu menuntaskan. Pada awalnya hotel itu akan dikelola PT Anindya Mitra Internasional (AMI).

"Kami sudah bertemu langsung dengan pemiliknya [investor pembangunan hotel] dan ada harapan pembangunan bisa dilanjutkan. Kalau tidak terlaksana [penyelesaian pembangunan] diragati dhewe [dibiayai sendiri] pakai APBD," katanya di kompleks Kepatihan, Kamis (30/1/2020).

Bambang mengatakan jajarannya memberikan wewenangan penyelesaian pembangunan hotel itu kepada Forkom BUMD yang terdiri atas tiga perusahaan yakni PT AMI, PD Taru Martani dan Bank BPD DIY.  Namun tidak menutup kemungkinan jika Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) yang juga BUMD milik Pemda DIY, jika berminat akan dilibatkan dalam konsorsium.

Bambang Wisnu mengatakan rencana penyerahan tanggung jawab pembangunan hotel kepada Forkom BUMD tak disertai dengan penyertaan modal, sehingga tidak menggunakan APBD DIY. Jajarannya menyerahkan sepenuhnya kepada Forkom BUMD untuk mencari dana secara mandiri guna menuntaskan pembangunan hotel yang mangkrak. Salah satu alternatif jika memungkinkan ketiga BUMD ini membentuk perusahaan baru untuk membangun dan mengelola hotel tersebut. Di sisi lain, Bank BPD DIY bisa menyediakan pinjaman. "Tetapi terserah ketiga BUMD itu nanti baiknya bagaimana, bisa dalam bentuk saham, misal AMI sekian persen, BPD sekian persen, yang jelas akan kami upayakan secepatnya di 2020 ini," ujarnya.

Berdasarkan perhitungan, kekurangan dana untuk penyelesaian pembangunan hotel itu sebesar Rp18 miliar dari total kebutuhan yang direncanakan. Adapun bangunan itu sudah terselesaikan sekitar 45%. "Itu hitungan kasar kami, tetapi mungkin [kebutuhannya] bisa lebih," katanya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu, mengatakan akan mengecek penyertaan modal terhadap aset milik Pemda DIY untuk mendeteksi sejumlah usaha yang mangkrak, sehingga bisa ditemukan solusinya, termasuk Hotel Taru Martani yang mangkrak akibat investornya angkat tangan.

Ia menilai dari sisi bisnis keberadaan hotel tersebut harus bekerja sama dengan PD Taru Martani yang memiliki lahan untuk area parkir. Dewan juga mendukung Pemda DIY jika ingin melibatkan ketiga BUMD untuk menyelesaikan pembangunan hotel tersebut. "Konsorsium ini menjadi salah satu penyelesaian, kan hotel ini diserahkan PT AMI, kalau PT AMI sendiri jelas tidak mampu, dalam rapat komisi kami sering menanyakan itu, kapan penyelesaiannya," kata politikus PDIP ini.

Dwi menilai keberadaan hotel tersebut akan memberikan banyak manfaat bagi Pemda DIY. Setiap rapat maupun kegiatan lain pemerintahan bisa memanfaatkan hotel tersebut sehingga perputaran penggunaan uang masuk ke pendapatan BUMD. "Sebenarnya potensi BUMD milik Pemda DIY ini sangat besar, tergantung pengelolaannya saja," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News