Tak Diurus, Wisata Puncak 4G di Gedangsari Gunungkidul Terbengkalai

Suasana objek wisata Gunung Gentong Gedangsari Gunungkidul atau biasa disebut dengan 4G di Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Minggu (31/12 - 2018).Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
17 Februari 2020 20:37 WIB Muhammad Nadhir Attamimi Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Objek wisata Puncak Gunung Gentong Gedangsari Gunungkidul (4G) di Dusun Manggung, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, kini tak terawat. Untuk menghidupkan objek wisata ini, Dinas Pariwisata (Dispar) Gunungkidul segera membangun fasilitas yang mumpuni sebagai penunjang Puncak 4G.

"Tahun ini kami membangun fasilitas penunjang, mulai akses, railing dan penataan landmark Puncak 4G," kata Sekretaris Dispar Gunungkidul, Antonius Hary Sukmono, saat dikonfirmasi Harian Jogja, Senin (17/2/2020).

Penyediaan fasilitas yang diprediksikan menelan dana Rp390 juta tersebut masuk APBD 2020 dan dikerjakan langsung oleh Pemkab. "Targetnya selesai tahun ini," ujarnya.

Hary berharap dengan adanya fasilitas pendukung, Puncak 4G bisa menjadi salah satu alternatif destinasi penunjang pergerakan wisatawan di kawasan zona utara Gunungkidul. Selama ini konsentrasi wisatawan masih di zona tengah dan selatan, khususnya wisata pantai.

Ketua Pokdarwis Puncak 4G, Subardi, mengungkapkan keindahan pemandangan yang ada di objek wisata tersebut bagus dan bisa dijual kepada wisatawan. Sayangnya, saat ini kondisi Puncak 4G tak terawat. "Banyak sampah berserakan dan sejumlah spot foto juga banyak yang rusak," kata Subardi.

Kondisi ini, menurut Subardi, tak lepas dari ketiadaan pengakuan pokdarwis yang dia pimpin dari Pemdes Ngalang. "Kamipun belum berani mengerahkan anggota untuk mengelola Puncak 4G karena belum dapat pengakuan resmi dari pemerintah desa sekaligus juga belum memiliki badan hukum," ujarnya.

Dengan kondisi ini, pokdarwis memilih untuk menunggu dan belum berani mengelola Puncak 4G sebelum ada dukungan dari Pemdes Ngalang. Dia berharap agar pokdarwis segera dikukuhkaan dan mengantongi badan hukum. "Tentunya kami butuh arahan pemerintah," kata dia.