Pajak Kendaraan Jateng Nunggak Rp2,4 Triliun, Ini Datanya
Kepatuhan PKB di Jateng baru 54%. Dari 17 juta kendaraan, tunggakan pajak mencapai Rp2,4 triliun dan opsen Rp900 miliar.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto (kanan) menerima penghargaan sebagai Dosen Kehormatan dari UIN Sunan Kalijaga yang diserahkan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Yudian Wahyudi, Sabtu (3/11/2018)./Harian Jogja-Bernadheta Dian Saraswati
Harianjogja.com, JOGJA--Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (Suka) Jogja yang merupakan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengaku tidak bisa memberikan keterangan kepada wartawan karena telah membuat perjanjian dengan DPR.
Ia diketahui menuai sejumlah kontroversi belakangan ini melalui ucapannya di hadapan publik. Akibatnya, muncul beragam reaksi masyarakat, termasuk permintaan supaya BPIP dibubarkan saja.
Beberapa kontroversi yang melilit Yudian antara lain, ucapannya bahwa "agama musuh Pancasila". Belum lama ini, Yudian juga dihujat lantaran pernyataannya yang ingin mengganti kalimat "Assalamualaikum" dengan "salam Pancasila".
Anggota DPR RI Fadli Zon dalam cuitannya di akun @fadlizon juga sempat mengatakan bahwa Yudian tuna-sejarah. Ia juga meminta BPIP untuk dibubarkan saja karena dinilai menyesatkan Pancasila dan mengadu domba anak bangsa.
Ketika diminta keterangan menyangkut hal tersebut, Yudian meminta maaf kepada wartawan karena tidak bisa memberi keterangan. Ia mengaku telah dinasihati anggota DPR untuk lebih berhati-hati ketika berbicara di depan publik.
“Ya kira-kira setahunlah saya disuruh belajar dulu, diminta untuk mengamati dulu,” kata Yudian, saat ditemui di area kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Sabtu (29/2/2020).
Yudian juga mengatakan bahwa semua permulaan itu sulit, sehingga ia diminta untuk belajar dan mengamati terlebih dahulu. Ke depannya, jika dibutuhkan untuk berbicara di depan publik, Yudian mengaku diminta berbicara melalui humas atau menggunakan draft.
Menurutnya, hal ini dilakukan demi kebaikan Republik Indonesia. Dengan menggunakan bantuan humas atau draft pembicaraan, maka subjektifitas pribadi Yudian menjadi berkurang. Ia juga melihat ini sebagai nasihat dari DPR untuk menjalankan amar ma’ruf – nahi munkar.
Sementara, Menteri Koordinato Bidang Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku tidak masalah jika ada masyarakat yang meminta BPIP dibubarkan. Menurutnya, rekomendasi adalah hal yang wajar.
“Ya ndakpapa, namanya rekomendasi, kan bisa ada rekomendasi sebaliknya. Rekomendasi BPIP diperkuat,” kata Mahfud saat ditemui usai menghadiri Dialog Kebangsaan dan Launching Buku Ulama dan Negara-Bangsa dan Ulama, Politik dan Narasi Kebangsaan di UIN Sunan Kalijaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
Kepatuhan PKB di Jateng baru 54%. Dari 17 juta kendaraan, tunggakan pajak mencapai Rp2,4 triliun dan opsen Rp900 miliar.
Prakiraan cuaca DIY Rabu 23 September 2026, Kota Jogja mencapai 33 derajat Celsius. Simak suhu dan kelembapan lima wilayah.
Jadwal SIM Keliling Bantul September 2026 lengkap dengan lokasi, tanggal, jam pelayanan pagi dan malam, serta syarat perpanjangan SIM.
Jadwal SIM Kulonprogo hari ini 23 September 2026 di MPP, lengkap dengan jadwal SIMMADE, SIMENOR, Satpas dan syarat perpanjangan.
Jadwal SIM Gunungkidul September 2026 tersedia di Satpas, SIMMADE, SIMPITU hingga layanan malam. Cek lokasi dan syaratnya.
Jadwal SIM Sleman Rabu 23 September 2026 tersedia di MPP Sleman. Cek lokasi, jam layanan, jenis SIM, dan syarat perpanjangan.