Balita Kejang di Malam Hari, Pasien JKN Dapat Penanganan Cepat
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Ilustrasi staf desa./Harian Jogja
Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul resmi menunda pelaksanaan Pilkades Serentak yang sedianya digelar 21 Juni mendatang. Dengan demikian panitia pilkades diminta menghentikan semua proses tahapan pilkades dan mereka diminta ikut bagian dalam penanganan pencegahan Covid-19
“Mulai 2 April semua tahapan Pilurdes [Pilkades] Serentak 2020 di Bantul ditunda atau dihentikan sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati [Perbup] tentang Perubahan Atas Perbup tentang Waktu dan Tahapan Pemilihan Lurah Serentak 2020,” kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Bantul, Kurniantoro, Kamis (2/4).
Menurut Kurniantoro, tahapan pilkades sampai sehari sebelum ditunda, sudah sampai pada tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa. Dari 24 desa yang menyelenggarakan pilkades serentak semuanya sudah sampai tahapan tersebut, bahkan syarat pendaftaran bakal calon kepala desa minimal dua orang di tiap desa juga sudah terpenuhi.
Maka, proses penghentian sampai dengan tahapan pendaftaran bakal calon. Sementara proses penelitian berkas persyaratan bakal calon, penetapan bakal calon, kampanye, hingga pemungutan suara akan dilanjutkan nanti setelah situasi pandemi Corona mereda.
Dinasnya belum bisa memastikan kapan pilkades akan dilanjutkan karena masih menunggu peraturan bupati. Namun Kurniantoro menyatakan penyelenggaraan pilkades serentak akan tetap digelar pada tahun ini, sehingga dana pilkades yang sudah tersalurkan ke desa-desa penyelenggara pilkades pun tidak ditarik kembali. “Insyaallah tetap kami selesaikan tahun ini,” kata dia.
Selama masih dalam proses penghentian sementara tahapan pilkades, Kurniantoro meminta panitia pilkades untuk istirahat dulu dan menjaga diri dari penularan virus Corona serta ikut membantu dalam pencegahan pandemic ini. Sementara untuk honor panitia pilkades, Kurniantoro memastikan terakhir telah diberikan pada Maret lalu, sedangkan untuk bulan ini sudah tidak lagi diberikan.
Salah satu calon Kepala Desa Sendangsari, Kecamatan Pajangan Bantul, Irwan Susanto tidak mempersoalkan adanya penundaan pilkades karena saat ini, semua pihak memang sedang fokus dalam penanganan Covid-19, termasuk di desanya. “Saya mengalir saja ikut aturan,” kata dia.
Pria yang kini masih menjabat sebagai kepala desa setempat tersebut mengaku sudah mendapat pemberitahuan adanya penundaan pilkades tersebut namun edaran resminya belum diterima. Nantinya ia juga meminta panitia pilkades agar memberitahukan penundaan tersebut secara resmi kepada semua bakal calon kepala desa yang sudah mendaftar.
Sekadar diketahui pilkades serentak tahun ini diikuti 24 desa dari 13 kecamatan, yakni Desa Tamanan dan Jambidan di Banguntapan; Karangtengah, Karangtalun, dan Imogiri (Imogiri); Muntuk (Dlingo); Donotirto dan Tirtohargo (Kretek); Bangunjiwo dan Tirtonirmolo (Kasihan); Canden (Jetis); Wonokromo, Pleret, Segoroyoso, Bawuran (Pleret); Triwidadi dan Sendangsari (Pajangan); Caturharjo (Pandak) Gadingharjo dan Srigading (Sanden); Srimulyo (Piyungan); Argodadi (Sedayu); Pendowoharjo dan Timbulharjo (Sewon).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Seorang balita peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) datang dalam kondisi darurat pada tengah malam dan langsung mendapatkan penanganan cepat
Sebanyak 2.000 warga Magelang menebus sembako murah dari PSMTI. Program sosial ini membantu meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi.
Kebakaran lahan kembali melanda Wukirsari, Bantul. BPBD mencatat 62 kasus kebakaran hingga 22 Juli 2026, mayoritas dipicu aktivitas manusia.
Google dikabarkan menaikkan harga Pixel 11 yang meluncur 12 Agustus 2026 akibat lonjakan biaya memori dan produksi global.
Harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto kembali naik menjadi Rp50.000 per kilogram. DPKUKM Banyumas terus memantau harga untuk mengendalikan inflasi.
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.