Advertisement
Tidak Inklusif, Kartu Prakerja Dinilai Kurang Efektif

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Pemberlakuan kebijakan Kartu Prakerja bertepatan dengan pandemi Covid-19 dengan maksud digunakan sebagai jaring pengaman sosial dirasa kurang tepat oleh sejumlah kalangan. Peneliti bahkan menyebut ada kesenjangan digital dalam kebijakan ini.
Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan riset yang bertujuan mengetahui potensi penerapan program Kartu Prakerja dengan mempertimbangkan lanskap digital di Indonesia. Hasilnya, program ini punya kekurangan yaitu tergolong eksklusif karena cenderung menargetkan masyarakat dengan kecakapan digital.
Advertisement
Dalam konferensi pers daring pada Kamis (23/4/2020), peneliti CfDS UGM, Treviliana Eka Putri merinci berdasarkan risetnya hingga 18 April 2020, sudah ada sekitar 742 kelas yang ditawarkan dari 10 platform digital yang telah bermitra dengan pemerintah dalam program ini. Ada sembilan kategori kelas dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp29.000 hingga Rp3,5 juta.
Bersama rekannya, Paska Darmawan, ia merilis sejumlah temuan, salah satunya persoalan kesenjangan digital yang dialami oleh peserta Kartu Prakerja. Ia melihat, masyarakat harus mengakses materi kelas dengan paket data, sementara belum seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses internet dengan sinyal yang baik.
Kemampuan tiap individu untuk membeli paket data juga perlu dipertimbangkan di tengah pandemi ini. "Pengeluaran kuota itu cukup besar untuk paket data pribadi. Bagaimana orang di tengah pandemi ini ketika tidak punya tabungan, tapi harus ikut kelas online ini?" papar Treviliana.
Paska juga menyebut sejumlah kelas ada yang mencapai level advance sehingga harus diakses menggunakan laptop. "Padahal masyarakat kita lebih sering pakai mobile phone dan tidak semua punya laptop," kata Paska.
Sejumlah temuan ini membuat mereka merekomendasikan dua hal kepada pemerintah jika ingin serius dalam program ini, yaitu pertimbangan aksesibilitas dan jaminan keamanan peserta dengan data sharing.
Menurut Treviliana, masyarakat melihat program ini kurang efektif karena tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih, jika ingin diwujudkan sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi, seharusnya pemerintah lebih inklusif dengan bantuan langsung tunai.
"Kalau situasi krisis, program penambahan ketrampilan kurang tepat untuk jaring pengaman sosial. Harusnya lebih inklusif karena ingin membantu pekerja yang terkena imbas PHK. Namun, kenyataannya yang bisa mengakses hanya yang punya gadget dan akses digital," urainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Perpustakaan Kota Jogja Kini Buka hingga Malam Hari, Ini Jadwalnya
- Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
- Libur Panjang 1 Sura, Penumpang KA Jarak Jauh di Daop 6 Jogja Melonjak 20 Persen
- Sambut Positif Putusan MK Terkait Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal, KPU DIY: Kurangi Beban Teknis
- Kelurahan Kadipaten Jogja Gencarkan Penggunaan Biopori Demi Kurangi Sampah Organik
Advertisement
Advertisement