Tidak Inklusif, Kartu Prakerja Dinilai Kurang Efektif

Petugas mendampingi warga yang melakukan pendaftaran calon peserta Kartu Prakerja di LTSA-UPT P2TK di Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). - Antarafoto/Moch Asim
24 April 2020 08:07 WIB Lajeng Padmaratri Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA - Pemberlakuan kebijakan Kartu Prakerja bertepatan dengan pandemi Covid-19 dengan maksud digunakan sebagai jaring pengaman sosial dirasa kurang tepat oleh sejumlah kalangan. Peneliti bahkan menyebut ada kesenjangan digital dalam kebijakan ini.

Center for Digital Society (CfDS) Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan riset yang bertujuan mengetahui potensi penerapan program Kartu Prakerja dengan mempertimbangkan lanskap digital di Indonesia. Hasilnya, program ini punya kekurangan yaitu tergolong eksklusif karena cenderung menargetkan masyarakat dengan kecakapan digital.

Dalam konferensi pers daring pada Kamis (23/4/2020), peneliti CfDS UGM, Treviliana Eka Putri merinci berdasarkan risetnya hingga 18 April 2020, sudah ada sekitar 742 kelas yang ditawarkan dari 10 platform digital yang telah bermitra dengan pemerintah dalam program ini. Ada sembilan kategori kelas dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp29.000 hingga Rp3,5 juta.

Bersama rekannya, Paska Darmawan, ia merilis sejumlah temuan, salah satunya persoalan kesenjangan digital yang dialami oleh peserta Kartu Prakerja. Ia melihat, masyarakat harus mengakses materi kelas dengan paket data, sementara belum seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses internet dengan sinyal yang baik.

Kemampuan tiap individu untuk membeli paket data juga perlu dipertimbangkan di tengah pandemi ini. "Pengeluaran kuota itu cukup besar untuk paket data pribadi. Bagaimana orang di tengah pandemi ini ketika tidak punya tabungan, tapi harus ikut kelas online ini?" papar Treviliana.

Paska juga menyebut sejumlah kelas ada yang mencapai level advance sehingga harus diakses menggunakan laptop. "Padahal masyarakat kita lebih sering pakai mobile phone dan tidak semua punya laptop," kata Paska.

Sejumlah temuan ini membuat mereka merekomendasikan dua hal kepada pemerintah jika ingin serius dalam program ini, yaitu pertimbangan aksesibilitas dan jaminan keamanan peserta dengan data sharing.

Menurut Treviliana, masyarakat melihat program ini kurang efektif karena tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat. Terlebih, jika ingin diwujudkan sebagai jaring pengaman sosial selama pandemi, seharusnya pemerintah lebih inklusif dengan bantuan langsung tunai.

"Kalau situasi krisis, program penambahan ketrampilan kurang tepat untuk jaring pengaman sosial. Harusnya lebih inklusif karena ingin membantu pekerja yang terkena imbas PHK. Namun, kenyataannya yang bisa mengakses hanya yang punya gadget dan akses digital," urainya.