APBD Kulonprogo Dipangkas Rp246 Miliar, Pembangunan Tersendat

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
25 April 2020 23:17 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kulonprogo 2020, terpangkas sebesar Rp246 miliar, menyusul kebijakan pemerintah pusat menghentikan penyaluran dana untuk kegiatan nonprioritas di seluruh daerah. Imbas pemangkasan ini, Pemkab Kulonprogo terpaksa menunda sejumlah program pembangunan.

Kebijakan pemangkasan itu didasari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan No 119/2813/SJ dan No 177/KMK.07/2020, tentang percepatan penyesuaian APBD 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Adapun anggaran yang terpangkas dari APBD Kulonprogo itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dana perimbangan dan anggaran infrastruktur daerah. Dari total Rp246 miliar, dana yang terpangkas, lebih dari Rp100 miliar merupakan dana transfer dari pemerintah pusat, yang sejatinya akan digunakan untuk melaksanakan program pembangunan. Sementara total APBD tahun ini sekitar Rp1,7 triliun, digunakan untuk keperluan di luar pembangunan.

"Sehingga dengan pemangkasan ini, kami terpaksa menunda sejumlah program pembangunan," ujar Sekretaris Daerah Kulonprogo, Astungkara, Selasa (21/4/2020).

Program pembangunan yang dipastikan mundur akibat pemangkasan itu mayoritas adalah program pembangunan infrastruktur. Salah satunya proyek perbaikan jalan Mlangsen-Pripih, Kapanewon Temon, yang menggunakan DAK sebesar Rp12 miliar. Program lain seperti pengadaan tanah untuk pengembangan Kota Wates, juga ikut terdampak, dan terpaksa dihentikan.

Dengan kondisi keuangan yang seret akibat pemangkasan anggaran itu, Pemkab Kulonprogo saat ini hanya bisa pasrah. Dan Kemungkinan kata Astungkara, program pembangunan baru bisa dilanjutkan secara maksimal apabila wabah corona telah berakhir. Karena dengan berakhirnya pandemi, daerah bisa kembali memperoleh bantuan dana dari pusat.

"Kita kan harus lihat kemampuan keuangan, jika pada 2021 nanti kondisinya masih sama, kemungkinan pembangunan tidak akan maksimal," ucapnya.

Persoalan itu mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono. Wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu memahami bagaimana sulitnya melanjutkan pembangunan di tengah minimnya dana. Hanya saja, Ponimini, sapaan akrabnya tetap berharap, Pemkab bisa menganggarkan kembali proyek yang dihentikan itu setelah kondisi kembali normal.

Menurut Ponimin sejumlah proyek yang dihentikan begitu penting untuk masyarakat. Misalnya perbaikan jalan Mlangsen-Pripih yang sudah cukup lama rusak akibat kerap dilalui armada pengangkut tambang untuk proyek bandara. Jalan itu sangat vital dan menjadi akses utama warga sekitar untuk tembus ke jalan nasional, Jogja-Purworejo. Sementara dengan kondisi saat ini, warga hanya bisa pasrah dan mengharapkan segera ada perbaikan.

"Oleh karena itu kami minta pada tahun ini tetap bisa diperbaiki," ucapnya.