Kuota Transmigrasi Belum Jelas, Gunungkidul Masih Menunggu Pusat
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Sedikitnya tujuh tenaga medis di Puskesmas Paliyan dinyatakan reaktif Corona. Ketujuh pegawai ini diketahui melalui proses rapid test massal yang dilakukan pemkab.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty mengatakan, upaya rapid test massal terus dilakukan. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menekan penyebaran corona.
Dia menjeaskan, hasil tes sementara ada puluhan orang yang reaktif corona. Adapun tujuh di antaranya merupakan petugas medis yang bekerja di puskesmas Paliyan. “Tujuh tenaga medis ini sudah melakukan karantina mandiri,” katanya kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Meski ada tenaga medis yang reaktif, namun Dewi memastikan layanan di Puskesmas Paliyan tetap berjalan seperti biasanya. “Tetap melayani masyarakat seperti biasa. Yang jelas, tenaga medis yang reatif sudah melakukan karantina sambil menunggu hasil dari tes swab,” ungkapnya.
Disinggung mengenai penelusuran kluster indogrosir, Dewi mengakui sudah dilakukan. Total dari kluster ini ditemukan lima pasien positif corona. “Untuk yang positif empat berasal dari Semanu dan satunya di Kecamatan Panggang,” katanya.
Dia pun menegaskan, upaya penelusuran tetap dilakukan untuk memastikan penularan tidak semakin meluas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul masih menunggu kepastian kuota transmigrasi 2026 dari pemerintah pusat untuk 15 keluarga calon transmigran.
Nickelodeon rayakan Hari SpongeBob 14 Juli dengan event global, maraton episode, hingga konten baru di Roblox dan YouTube.
Survei tunjukkan kepercayaan publik ke Prabowo tembus 74%. Qodari tegaskan pemerintah tak berpuas diri dan tetap evaluasi kinerja.
Kemenhub siapkan 39 bandara baru untuk memperkuat konektivitas nasional dan dorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perpres ojol resmi terbit, potongan aplikasi maksimal 8 persen mulai Juli 2026, driver dapat perlindungan lebih kuat.
Pemerintah siapkan peluncuran GovTech Oktober 2026, integrasi 27 ribu aplikasi dan dukungan AI untuk layanan publik..