Netizen Bertanya Soal New Normal, Begini Penjelesan Lengkap Pemda DIY

Foto ilustrasi. - Ist/Freepik
15 Juni 2020 08:17 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Wacana new normal kerap disalah pahami oleh masyarakat. Sebagian mengartikan new normal sebagai masa pembebasan setelah sekian lama mengisolasi diri di rumah. Di satu sisi, new normal membawa angin segar pada gerak ekonomi, di sisi lain, jika tidak hati-hati, wacana ini dapat menjadi ancaman baru.

Untuk memberi gambaran lebih jelas tentang new normal, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY kembali hadir dalam program Netizen Bertanya, Pemda Menjawab, yang ditayangkan di kanal youtube Humas Jogja, Minggu (14/6/2020). Dalam tayangan kali ini, dihadirkan dua narasumber yakni Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dan Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Salah satu netizen yang bertanya dari akun bernama Suparwanti 2305. Ia bertanya konsep seperti apa yang hendak diterapkan dalam new normal, mengingat masyarakat Jogja sangat beragam khususnya dalam tingkat literasi. "Konsep new normal seperti apa yang akan diterapkan?" Tanyanya.

Pertanyaan ini dijawab oleh Sri Sultan HB X. Ia menuturkan penerapan new normal dilakukan secara bertahap, tidak serta merta ada perubahan secara drastis. Setidaknya, ada lima tahapan yang harus ditempuh oleh daerah yang sedang menuju new normal.

"Tahap pertama adalah prakondisi. Di tahapan prakondisi, setiap daerah harus menyampaikan prakondisi penerapan new normal dengan memberikan informasi yang jelas, holistik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tahapan itu harus disertai aksi pencegahan dan penanganan Covid-19 melalui sosialisasi dan komunikasi publik yang efektif," ujarnya.

Tahap kedua adalah timing, yaitu menentukan waktu kapan suatu daerah dapat memulai aktivitas sosial dan ekonominya, dengan memperhatikan data epidemiologi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahap ketiga adalah prioritas, yakni proses memilih daerah atau sektor yang sudah boleh melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertahap. Dalam tahapan ini harus dilakukan simulasi untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan

Tahap keempat adalah koordinasi pusat dan daerah. Di sini dilakukan proses koordinasi timbal balik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait penerapan new normal. Tahap kelima adalah tahap monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan pemulihan aktivitas sosial ekonomi itu sendiri.

starting point menuju new normal kata dia, ada pada tahapan prakondisi, dimana pemerintah bersama pihak terkait akan melakukan sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang apa, bagaimana, kapan, dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan new normal.

Sosialisasi dan edukasi akan dilaksanakan dengan berbagai cara dan berbagai media. Kami akan melibatkan instansi pemerintah dan mitra potensial untuk mengedukasi masyarakat. Sekolah, perguruan tinggi, kader posyandu, kader PKK, ormas, akan dilibatkan untuk ini. "Metode sosialisasi juga akan kami tentukan dengan meninjau data epidemiologi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan," katanya.

Menurutnya, masyarakat harus mulai benar-benar sadar pentingya melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan gaya hidup sehat, dan saling berbagi informasi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Sukses tidaknya rencana implementasi new normal tergantung pada kesadaran masyarakat.

Pertanyaan kedua datang dari akin bernama yanadrn. Ia mempertanyakan menuju new normal, adakah sanksi tegas yang digunakan Pemda untuk mendisiplinkan mastarakat. "masih banyak yg tidak mengikuti himbauan penggunaan masker dan menjaga jarak. Pun di jalanan banyak yg tidak menggunakan masker," katanya.

Pertanyaan kedua juga dijawab oleh Sri Sultan HB X. Ia menjelaskan pemerintah bisa saja menutup area publik atau simpul-simpul keramaian apabila masyarakat belum bisa menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker di area publik, tidak membuat kerumunan atau ikut dalam kerumunan.

Namun, ia memandang kesadaran masyarakat adalah fondasi utama dalam implementasi new normal. Tanpa adanya hal itu, potensi menuju new normal akan semakin berat. "Mari belajar hidup dengan tepo sliro, saling menghargai satu sama lain, saling menjaga satu sama lain. Kepedulian sosial sangat dibutuhkan saat ini," ungkapnya.

Ia mengingatkan kembali jika orang tanpa gejala (OTG) yang tidak menerapkan protokol kesehatan, dengan tidak mengenakan masker misalnya, berpeluang 70% untuk menularkan virus ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, maka angka presentase kemungkinan menularkan tinggal 5%. Ini menujukkan resiko mengabaikan protokol kesehatan sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain.

"Saya sudah meminta agar pengawasan titik keramaian diperketat. Kalau masyarakat masih belum bisa menerapkan protokol kesehatan pribadi, maka implementasi new normal akan semakin sulit pula," ujarnya.

Pertanyaan ketiga dari akin Sulkhankp. Ia menanyakan tentang kesiapan industri wisata pada new normal. Ia merupakan salah satu pekerja dalam industri pariwisata. "Apakah sudah matang persiapannya sesuai protokol kesehatan?" Tanyanya.

Menurutnya industri pariwisata adalah sektor yang rentan pada penularan virus mengingat pengunjung bisa saja datang dari zona merah. Para pekerja menurutnya juga berhak mendapat jaminan keamanan dengan dilengkapi peralatan memadahi.

Menjawab pertanyaan ini, Sri Sultan HB X menuturkan saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa protokol untuk kesiapan tatanan new normal. "Yang jelas, saya tidak ingin tergesa-gesa menerapkan tatanan baru ini. Semua harus dipersiapkan secara matang, dan detail. Semua harus dihitung faktor resikonya," ungkapnya.

Ia melihat sektor wisata memiliki siklus yang kompleks. Dengan bekerja bersama asosiasi pariwisata, saat ini sedang disusun draft protokol, SOP dan Cleans, Health and Security (CHS). SOP harus benar-benar komprehensif dan detail, meliputi aspek transportasi, pedagang, biro perjalanan, hotel dan sebagainya yang termasuk dalam ekosistem pariwisata.