Skrining TBC Gunungkidul Belum Optimal, Kesadaran Warga Jadi Kendala
Skrining TBC di Gunungkidul baru menemukan 411 kasus dari target 1.148 hingga Agustus 2026. Kesadaran warga menjadi salah satu kendala.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Kebijakan mengantongi Surat Izin Keluar Masuk untuk perjalanan luar daerah membuat pemudik kebingunan. Pasalnya, untuk mendapatkan izin yang disertai hasil rapid test atau tes PCR ini pemohon harus merogoh uang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Salah satu keluhan disuarakan oleh pemudik asal Kapanewon Paliyan, Bekti Zuanidas. Ia mengaku terpaksa pulang ke kampung halaman pada saat pandemic corona mulai mewabah. Setelah beberapa bulan menganggur di rumah, ia pun memutuskan untuk kembali ke perantauan.
Demi keamanan, ia pun berusaha melalui prosedur yang benar, tapi kebingunan untuk mencari persyaratan agar bisa melakukan perjalanan luar kota dengan aman. “Sudah lama nganggur, jadi mau balik ke perantauan, tapi saya bingung untuk mencari surat-surat untuk pengantar perjalanan,” katanya saat dihubungi wartawan, Minggu (21/6/2020).
Dari berbagai informasi yang ia terima, untuk pergi ke luar daerah harus melakukan rappid tes untuk mencegah corona. Selain itu ada informasi yang mengharuskan membawa surat pengantar desa. banyaknya informasi itu membuatnya bingung sehingga pemkab harus memberikan kejelasan tentang surat perjalanan tersebut. “Kalau surat dari desa bisa diurus, tapi untuk rapid test harus dilakukan kemana. Ini yang harus dijelaskan agar bisa taat aturan,” katanya.
Kepala Bidang Pencegahan dan Penularan Penyakit, Dinas Kesehatan Gunungkidul, Sumitro mengatakan, untuk perjalanan luar daerah memang ada keharusan membawa surat keterangan sehat berupa rapid test atau tes PCR. Hal ini sejalan dengan surat edaran dari gugus tugas penangan Covid-19 di tingkat pusat.
Menurut dia, kedua tes ini berlaku secara terbatas. Sebagai contoh rapid test hanya berlaku untuk tiga hari, sedangkan PCR berlaku selama enam hari.
Disinggung mengenai proses pengetesan, Sumitro mengakui, pemkab belum bisa menyediakan sehingga pemohon harus melakukan tes secara mandiri. Untuk biaya sendiri bervariasi karena rapid tes dibanderol Rp300.000-400.000. Sedangkan untuk PCR biayanya bisa menembus Rp2 juta sekali tes. “Untuk rapid test bisa dilayani di PKU Muhammadiyah. Sedangkan di Panti Rahayu bisa PCR maupun rapid test,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Skrining TBC di Gunungkidul baru menemukan 411 kasus dari target 1.148 hingga Agustus 2026. Kesadaran warga menjadi salah satu kendala.
Geely menargetkan penjualan 50-60 unit per bulan di DIY meski ekonomi lesu. Dealer baru dibuka di Jl. Magelang KM 9,5.
PSS Sleman kebobolan tujuh gol dari tiga laga Super League. Pieter Huistra mengakui catatan itu terlalu banyak dan harus diperbaiki.
Menkes Budi Gunadi Sadikin membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan, suntikan Rp20 triliun, hingga kualitas layanan rumah sakit.
Polisi membekuk Gembel, spesialis pencuri pompa sumur bor yang terungkap beraksi di 19 TKP di Gunungkidul dan Bantul.
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.