DIY Diminta Cari Terobosan Guna Mendongkrak Ekonomi

Pengunjung berwisata dengan mengunjungi objek wisata Tamansari, Jogja, Rabu (8/7/2020). Setelah tutup sejak bulan Maret 2020 akibat pandemi Covid-19, mulai 8 Juli 2020 destinasi wisata sejarah pemandian kerabat keraton ini kembali dibuka dengan protokol kesehatan COVID-19 seperti wajib menggunakan masker, cuci tangan, pembatasan jumlah pengungjung dan durasi kunjungan satu jam. Sektor pariwisata diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian DIY yang cukup terpuruk akibat pandemi. - Harian Jogja/Desi Suryanto.
23 Juli 2020 09:47 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—DIY perlu membuat terobosan dengan konsep matang untuk mendongkrak ekonomi warga yang terdampak akibat pandemi corona. Harapannya sejumlah sektor bisa berjalan namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Anggota Komisi B DPRD DIY Dwi Wahyu Budiantoro menjelaskan menilai Pemda DIY belum mampu mencari terobosan yang tepat untuk mendongkrak pergerakan ekonomi di tengah pandemi corona. Berdasarkan hasil diskusi tentang Ketahanan Ekonomi di Taru Martani Sabtu (18/7/2020) lalu, bahwa secara nasional ada dana cukup besar melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), namun pemerintah lambat dalam mengeksekusi.

BACA JUGA : KAJIAN BI: Rata-Rata Pengeluaran Mahasiswa Jogja Jauh

Menurutnya  DIY harus lebih masif lagi dalam menyusun ketahanan ekonomi, mengingat sebagian besar pelaku ekonomi terdampak corona. “BI [Bank Indonesia] sudah menyatakan siap digunakan. Jasa konstruksi misalnya itu nomor dua dari kegiatan. Tetapi belum bisa berjalan mengapa. Eksekutif barangkali hanya mengedepankan serapan bukan sasaran. Bagaimana kebijakan harus sama sejalan dengan permasalahan yang ada, mari kita koreksi,” katanya Rabu (22/7/2020).

Ia menilai sah-sah saja ketika APBD hanya untuk mengamankan gaji pegawai dan kebutuhan lain yang harus terbayarkan. Tetapi menurutnya ada anggaran yang tidak bergeser serupiah pun dari total Rp1,32 triliun yaitu danais. Sehingga perlu konsep dan skema bantuan keuangan khusus untuk serapan danais guna penanganan dampak corona. Apalagi danais di kabupaten dan kota tak mencapai Rp500 miliar. Padahal basis permasalahan di kabupaten/kota.

“Danais  Rp1,32 Triliun Pemda harus punya konsep di kabupaten/kota, kebijakan harus kompak. Kita tak boleh terlena oleh pandemi. Sebesar 98 persen ekonomi kita dari UMKM, daya beli masyarakat belum ada. Kami berharap Bank BPD DIY harus memetakan betul ketika berikan kredit kepada siapa. Benahi betul restrukturisasi kredit,” ungkapnya.

BACA JUGA : Topang Ekonomi DIY dengan Gotong Royong 

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda DIY Tri Saktiyana dalam diskusi Ketahanan Ekonomi DIY mengatakan Pemda DIY telah berupaya keras untuk menangani dampak ekonomi akibat pandemi. Sejumlah program terus digulirkan untuk menggeliatkan perekonomian seperti menyasar UMKM. Ia menyadari bahwa penanganan ini butuh sinergi berbagai sektor. Ia berpendapat kesehatan menjadi sektor penting di tengah pandemi ini  untuk menggerakkan sektor lain.

“Ibarat pesawat dengan baling-baling, sektor pendidikan dan pariwisata jika bergerak akan menggandeng sektor lain untuk menumbuhkan ekonomi. Tetapi lokomotif normal baru tetap indikator kesehatan, ada gerbong yang ditarik ekonomi dan pendidikan. Ketika indikator kesehatan maju otomatis akan menggerakkan gerbong lain,” ucapnya.

Pemimpin Divisi Perkreditan Bank BPD DIY Nur Iswantoro untuk memberikan keringanan ekonomi, pihaknya telah melakukan restrukturisasi 6.000 debitur sebagian besar didominasi oleh UMKM. Melalui restrukturisasi ini harapannya sektor riil mendapatkan keringanan dan ekonomi bisa bergerak.

“Pariwisata dan rumah makan sangat terdampak. Paling besar sektor perdagangan seperti toko besi terdampak karena pembangunan tidak jalan, kebutuhan material bangunan. Usaha makanan juga karena wisatawan tidak datang, itu rata-rata debiturnya,” kata dia.