Pengelola Hotel Belum Rasakan Peningkatan Kunjungan Signifikan

(Dari kiri-kanan) Pemimpin Redaksi Harian Jogja, Anton Wahyu, Ketua DPD PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, General Manager The Alana Malioboro, Berri Naurika, dan Kepala Dispar DIY, Singgih Raharjo, dalam gelar wicara daring New Normal New Tourism, di The Alana Malioboro, Selasa (14/7). - Harian Jogja/Herlambang Jati Kusumo
30 Juli 2020 10:07 WIB Herlambang Jati Kusumo Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menilai belum merasakan dampak peningkatan kunjungan tamu pada libur Iduladha ini.

“Untuk Iduladha karena jatuhnya pada Jumat, jadi belum terasa, karena pada akhir pekan itu Jumat, Sabtu, Minggu memang sudah ada peningkatan. Kami hanya bisa berharap ada peningkatan nantinya, dan kue-kue tersebar merata termasuk ke hotel-hotel non bintang yang telah menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” kata Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono, Rabu (29/7/2020).

BACA JUGA : New Normal Tertunda, Puluhan Hotel di Jogja Batal Dibuka

Saat ini sendiri untuk hotel yang telah beroperasi Deddy mengatakan baik hotel bintang maupun non bintang sudah ada 95 hotel. Okupansi rata-rata saat ini diangka 30% untuk hotel bintang dan masih diangka 10%.

“Peningkatan masih sangat lambat karena beberapa hal, salah satunya pergerakan manusia terbatas dan kue-kue belum tersebar,” ujarnya.

Deddy mengharapkan untuk masalah akses tidak terlalu membebani masyarakat yang mau berwisata, namun jangan juga mengabaikan protokol pencegahan Covid-19 yang sudah ada. Pergerakan wisatawan saat ini sendiri, dinilai Deddy masih banyak dari wisatawan DIY.

BACA JUGA : Tanggap Darurat Diperpanjang, Begini Nasib Hotel di Jogja

Ia mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh DPRD kota Jogja yang telah membuka kunjungan kerja luar daerah. “Kami apresiasi langkah membuka kunker luar daerah dengan protokol kesehatan dan mengharuskan tamu-tamu yang akan kunker untuk bermalam di hotel di Kota Jogja,” katanya.

Hal tersebut menurutnya bisa menjadi contoh DPRD Provinsi dan Kabupaten untuk menggerakan roda ekonomi. Hal tersebutlah yang diharapkan PHRI menjadi langkah intervensi pemerintah.