Krisis Air di Rongkop, Warga Kemesu Beli Air Rp120.000 per Tangki
Kemarau memicu krisis air di Padukuhan Kemesu, Rongkop. Warga membeli air Rp120.000 per tangki sambil menunggu pasokan PDAM membaik.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, PANGGANG – Bawaslu Gunungkidul menemukan petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang bekerja tidak professional. Tindak lanjut temuan ini, bawalu meminta pendataan ulang terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap petugas coklit yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Data sementara, petugas yang bermasalah dalam kinerja tersebar di empat kapanewon meliputi Panggang, Playen, Tepus dan Ponjong.
“Tidak semua bermasalah karena memang ada yang bekerja dengan baik. Tapi, dari hasil temuan awal ada empat TPS yang petugas coklit asal-asalan dalam pendataan,” kata Rosita, Selasa (4/8/2020).
BACA JUGA : Coklit Data Pemilih Dilakukan dengan Protokol Kesehatan
Dia menjelaskan, temuan kasus di setiap TPS berbeda-beda. Sebagai contoh di wilayah Kapanewon Panggang, ada petugas yang tidak datang ke rumah calon pemilih. Padahal, kata Rosita, sesuai aturan dalam coklit, petugas harus datang dari rumah ke rumah. Namun demikian, hasil temuan di lapangan ternyata hanya mengumpulkan penduduk di satu lokasi kemudian dilakukan pendataan.
“Jelas ini menyalahi aturan karena petugas harus datang ke rumah calon pemilih secara langsung,” katanya.
Rosita menekankan, kasus di Panggang hanya menjadi contoh. Sebab, kata dia, di lokasi lain juga ada masalah lain seperti petugas tidak mendata dan hanya memasang stiker PPDP. Selain itu, ada juga petugas coklit yang mewakilkan ketugasan coklit kepada orang lain.
“Tujuan datang ke rumah adalah untuk mengetahui kecocokan dan meneliti sehingga bisa melakukan penambahan, pengurangan sehingga ada perbaikan data pemilih sesuai data di lapangan. Tapi, kalau tidak turun maka jelas menyalahi aturan,” ungkapnya.
BACA JUGA : Delapan Petugas Coklit Data Pemilih Pilkada di Bantul
Untuk temuan masalah ini, bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan sudah membuat rekomendasi ke tim KPU agar dilakukan coklit ulang sesuai dengan aturan dalam PPDP.
“Masih ada waktu karena coklit berakhir pada 13 Agustus. Jadi, dengan kinerja sesuai aturan bisa meminimalisir potensi masalah yang berkaitan dengan data pemilih,” katanya.
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan petugas coklit yang bekerja tidak secara professional. Menurut dia, rekomendasi dari bawaslu sudah ditindaklanjuti dengan melakukan coklit ulang di wilayah yang bermasalah tersebut.
“Tidak semua bermasalah karena hanya terjadi di satu dua TPS saja,” katanya.
Tindaklanjut dari temuan ini, KPU juga sudah memberikan peringatan dengan teguran kepada petugas coklit yang bersangkutan.
“PPDP masih jalan terus karena berlangsung hingga 13 Agustus. Untuk capaian sudah 80% data pemilih berhasil diverifikasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau memicu krisis air di Padukuhan Kemesu, Rongkop. Warga membeli air Rp120.000 per tangki sambil menunggu pasokan PDAM membaik.
Forbes merilis daftar orang terkaya dunia Juli 2026. Elon Musk tetap di posisi pertama dan menjadi triliuner pertama dunia
Menteri PPPA menyebut kasus balita tewas diduga dianiaya ibu tiri di Bekasi menjadi alarm perlindungan anak dan menegaskan pelaku diproses hukum.
Dosen FH UGM Nabiyla Risfa Izzati mengaku mendapat ancaman dan diduga menjadi korban doxing usai mengkritik Menteri PU. Kampus mengecam intimidasi.
Mandatori B50 diperkirakan memangkas ekspor sawit Indonesia. Malaysia melihat peluang memperluas pasar global di tengah kenaikan konsumsi domestik.
Telanjur menginstal APK dari sumber tak dikenal? Segera lakukan langkah darurat untuk mengamankan HP, akun, dan data pribadi.