30 Ban Pengaman Jalur Wediombo Terbakar, Warga Cari Pengganti
Sebanyak 30 ban pengaman di jalur ekstrem menuju Pantai Wediombo, Gunungkidul, terbakar. Warga mengumpulkan ban pengganti untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, PANGGANG – Bawaslu Gunungkidul menemukan petugas pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih yang bekerja tidak professional. Tindak lanjut temuan ini, bawalu meminta pendataan ulang terhadap Proses Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap petugas coklit yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Data sementara, petugas yang bermasalah dalam kinerja tersebar di empat kapanewon meliputi Panggang, Playen, Tepus dan Ponjong.
“Tidak semua bermasalah karena memang ada yang bekerja dengan baik. Tapi, dari hasil temuan awal ada empat TPS yang petugas coklit asal-asalan dalam pendataan,” kata Rosita, Selasa (4/8/2020).
BACA JUGA : Coklit Data Pemilih Dilakukan dengan Protokol Kesehatan
Dia menjelaskan, temuan kasus di setiap TPS berbeda-beda. Sebagai contoh di wilayah Kapanewon Panggang, ada petugas yang tidak datang ke rumah calon pemilih. Padahal, kata Rosita, sesuai aturan dalam coklit, petugas harus datang dari rumah ke rumah. Namun demikian, hasil temuan di lapangan ternyata hanya mengumpulkan penduduk di satu lokasi kemudian dilakukan pendataan.
“Jelas ini menyalahi aturan karena petugas harus datang ke rumah calon pemilih secara langsung,” katanya.
Rosita menekankan, kasus di Panggang hanya menjadi contoh. Sebab, kata dia, di lokasi lain juga ada masalah lain seperti petugas tidak mendata dan hanya memasang stiker PPDP. Selain itu, ada juga petugas coklit yang mewakilkan ketugasan coklit kepada orang lain.
“Tujuan datang ke rumah adalah untuk mengetahui kecocokan dan meneliti sehingga bisa melakukan penambahan, pengurangan sehingga ada perbaikan data pemilih sesuai data di lapangan. Tapi, kalau tidak turun maka jelas menyalahi aturan,” ungkapnya.
BACA JUGA : Delapan Petugas Coklit Data Pemilih Pilkada di Bantul
Untuk temuan masalah ini, bawaslu melalui Panitia Pengawas Kecamatan sudah membuat rekomendasi ke tim KPU agar dilakukan coklit ulang sesuai dengan aturan dalam PPDP.
“Masih ada waktu karena coklit berakhir pada 13 Agustus. Jadi, dengan kinerja sesuai aturan bisa meminimalisir potensi masalah yang berkaitan dengan data pemilih,” katanya.
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan petugas coklit yang bekerja tidak secara professional. Menurut dia, rekomendasi dari bawaslu sudah ditindaklanjuti dengan melakukan coklit ulang di wilayah yang bermasalah tersebut.
“Tidak semua bermasalah karena hanya terjadi di satu dua TPS saja,” katanya.
Tindaklanjut dari temuan ini, KPU juga sudah memberikan peringatan dengan teguran kepada petugas coklit yang bersangkutan.
“PPDP masih jalan terus karena berlangsung hingga 13 Agustus. Untuk capaian sudah 80% data pemilih berhasil diverifikasi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 30 ban pengaman di jalur ekstrem menuju Pantai Wediombo, Gunungkidul, terbakar. Warga mengumpulkan ban pengganti untuk mengurangi risiko kecelakaan.
Wellness tourism di Jogja mulai dikembangkan melalui kolaborasi rumah sakit, tenaga medis, dan sektor pariwisata untuk menjaga kesehatan fisik dan mental.
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Jogja menyelenggarakan kegiatan Gebyar Sumpah Pemuda Tahun 2026 di halaman Dispora Kota Jogja, Rabu.
DPRD Bantul menekankan pentingnya sinergi pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta kesehatan anak.
Silmy Karim dijadwalkan menjalani sidang perdana kasus dugaan pemerasan izin tinggal WNA di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Bappenas menyiapkan Peta Jalan Bioekonomi Indonesia yang ditargetkan diadopsi akhir 2026 untuk memperkuat industri dan ekonomi berkelanjutan.