Polda DIY Amankan Pembawa Sajam di Lokasi Aksi Demonstrasi
Polda DIY mengamankan satu orang pembawa senjata tajam saat aksi demonstrasi dan memastikan situasi Malioboro kondusif.
Suasana kemacetan di sepanjang Jalan Malioboro. - Harian Jogja/Catur Dwi Janati
Harianjogja.com, JOGJA--Kendaraan sejatinya tidak diperbolehkan berhenti di jalur cepat di Jalan Malioboro. Namun beberapa kendaraan masih kerap kali berhenti untuk menaikkan atau menurunkan penumpang, salah satunya transportasi online.
Kepala UPT Malioboro, Ekwanto menyebutkan selama jalur cepat Malioboro sering tehambat karena adanya penurunan penumpang ojek online. Ekwanto mengatakan di jalan tersebut, tidak hanya hitungan menit, hitungan detik saja kemacetan sudah dapat timbul sehingga menyebabkan kemacetan.
BACA JUGA : Ini Ruas Jalan yang Macet Gegara Malioboro Dibuat Bebas
"Belum punya tempat drop, kedepannya jadi evaluasi ada tempat khusus untuk drop zone," ujarnya, Jumat (21/8/2020).
Ekwanto mengatakan pihaknya sudah mengundang manajemen beberapa pengusaha jasa transportasi online. Rencananya, titik di utara Bank BPD DIY. "Jadi orang mau naik atau nurunkan di sana, selain di sana enggak bisa, mereka [transportasi online] sudah mau, tinggal nanti regulasi dengan Dinas Perhubungan seperti apa," jelasnya.
BACA JUGA : Malam Lebaran Sepi Takbir Keliling di Jogja, tetapi Malioboro
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polda DIY mengamankan satu orang pembawa senjata tajam saat aksi demonstrasi dan memastikan situasi Malioboro kondusif.
SBY menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi politik Indonesia dan meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
WAFF 2026 di Oman dikabarkan mengundang Thailand dan Rusia. Timnas Indonesia tidak masuk daftar peserta karena turnamen tak masuk agenda FIFA.
Prabowo meminta Kapolri mengusut dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara dan pejabat negara secara objektif serta transparan.
BPS mencatat kemiskinan Gunungkidul turun menjadi 13,27% pada 2026. Namun, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Nusron Wahid mendatangi KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengurusan sertifikat tanah dan HGB Summarecon.