Polres Bantul Siapkan 1.000 Personel Pengamanan Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL—Polres Bantul menyiapkan 1.000 personel tim khusus pengamanan pilkada serentak Desember mendatang.  Jumlah tersebut belum termasuk personel bantuan dari Sabhara dan Brimob Polda DIY.

Kapolres Bantul,  AKBP Wachyu Tri Budi Sulistiyono, mengatakan personel pengamanan yang disiapkan itu hampir 2/3 kekuatan personel yang ada di Polres Bantul.

“Kami juga mendapat back up dari Sabhara satu kompi dan Brimob Polda DIY satu kompi,” kata Wachyu di sela-sela simulasi pengamanan pilkada atau disebut Situasi Pengamanan Kota (Sispamkota), Kamis (27/8/2020).

Simulasi Sispamkota ini diikuti sekitar 250 personel dari berbagai satuan.  Dalam simulasi, digambarkan unjuk rasa dari pihak yang tidak terima dengan kekalahan dalam pilkada di kantor penyelenggara pilkada seperti KPU dan bawaslu.

Dalam pengamanan unjuk rasa tersebut polisi melakukan pengamanan berlapis mulai dari Sabhara, tim pengendali massa hingga tim pengurai massa. Kendaraan watter canon juga dikerahkan untuk membubarkan massa karena massa mulai merangsek dan melempari petugas pengamanan.

Wachyu mengatakan Sispamkota dilakukan untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pilkada termasuk pihak yang tidak terima dengan hasil pilkada hingga menyampaikan aspirasinya ke pihak pemenang dan penyelenggara pilkada, 

Tim pengamanan,  kata dia,  nantinya akan disebar ke beberapa lokasi,  mulai dari kantor penyelenggara pilkada hingga masing-masing passangan calon bupati dan wakil bupati Bantul nantinya mendapat pengamanan khusus. Pengamanan khusus paslon saat ini sedang dilatih di SPN Selopamioro.

Ia berharap pilkada serentak 2020 ini berjalan aman dan damai serta tidak ada tindakan yang anarkis yang dapat merugikan banyak pihak. 

Pemungutan suara pilkada Bantul akan dilakukan pada 9 Desember mendatang.  Sementara pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati dijadwalkan ada 4-6 September mendatang dan penetapan paslon dilakukan pada 23 September. 

Komisioner KPU Bantul Divisi Teknis Joko Santoso mengatakan KPU telah membuat jadwal tahapan pilkada hingga aturan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19, di antaranya soal pembatasan pengunpulan massa dalam kampanye paslon. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.