Kontraksi Ekonomi: Jokowi Sebut DIY Minus hingga 6,74 Persen

Harianjogja.com, JAKARTA—Presiden Jokowi Widodo menyebut DIY mengalami kontraksi ekonomi tergolong besar hingga mengalami minus 6,74 persen sepanjang 2020 akibat pandemi Covid-19 di bawah Bali dan DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan dalam rapat terbatas dengan tema Pengarahan Presiden Kepada Para Gubernur Menghadapi Pandemik Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (1/9/2020).

Jokowi menunjukkan tiga provinsi dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2020. Ketiganya adanya Bali mencapai minus 10,98 %, DKI Jakarta minus 8,82% dan DIY minus 6,74%.

BACA JUGA : Ekonomi DIY Terus Didorong di Tengah Pandemi

"Kemudian yang kontraksinya terlalu besar yaitu Bali minus 10,98 persen karena ini memang turis dan wisatawan betul-betul sangat mendominasi ekonomi di Bali sehingga kelihatan sekali pertumbuhan ekonomi di Bali terkontraksi tajam. Selanjutnya DKI Jakarta minus 8,82 persen dan Daerah Istimewa Yogyakarta [DIY] minus 6,74 persen, yang lain-lain berada pada posisi hampir seperti rata-rata nasional kita," kata Jokowi sebagaimana dilansir Antara.

Dalam kesempatan itu Jokowi memerintahkan 34 Gubernur untuk segera merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa, modal dan bantuan sosial (bansos) pada September 2020 untuk mencegah resesi.

"Kita masih punya kesempatan September ini, kalau kita masih dalam posisi minus artinya kita masuk ke resesi, karena itu percepat belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bansos betul-betul disegerakan sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan ekonomi di daerah," katanya.

BACA JUGA : Pandemi Corona Picu Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi DIY

Presiden Joko Widodo menyampaikan hal tersebut dalam melalui video conference. Hadir langsung di Istana Kepresidenan Bogor Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Kita tahu kuartal pertama 2020 kita masih tumbuh 2,97 persen tapi di kuartal kedua kita sudah posisi minus 5,3 persen untuk itu kuartal ketiga ini kita masih punya 1 bulan dari Juli, Agustus September untuk melakukan belanja," ujarnya.

Data per 27 Agustus 2020, menurut Presiden Jokowi, rata-rata nasional untuk belanja APBD tingkat provinsi masih 44% sedangkan untuk belanja kabupaten dan kota mencapai 48,8%.

"Hati-hati mengenai ini, angka ini saya kira bisa kita lihat, belanja barang dan jasa realisasinya berapa, belanja modal berapa, belanja bansos berapa, dilihat Aceh realisasi barang dan jasa berapa, Sumatera Utara baru berapa persen, Bengkulu juga dilihat baru berapa persen," ujarnya.

BACA JUGA : Puluhan Ribu Mahasiswa Memilih Meninggalkan Jogja 

Presiden juga menyebutkan sejumlah daerah yang anggaran belanjanya sudah terealisasikan lebih dari 50%. "Sumatera Barat sudah berada di atas 50 persen yaitu 52 persen. Saya kira angka-angka ini betul-betul kita cermati, lalu DKI Jakarta belanja barang dan jasa sudah tinggi 70 persen, belanja modal juga 90 persen, yang lain ada yang masih di angka 10, 15 persen apalagi bansos masih 0 persen itu betul2 dilihat benar angka-angka ini," ujarnya.

Jokowi menegaskan ia memantau setiap hari realisasi angka belanja per daerah. "Realisasi APBD seperti ini setiap hari saya ikuti di semua provinsi, kabupaten, kota karena kelihatan angka-angkanya tolong diperhatikan sehingga realisasi pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan belanja bansos segera terealisasi," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara