Tolak Ominibus Law, Puluhan Mahasiswa Bantul Demo DPRD

Harianjogja.com, BANTUL- Gelombang unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja atau omnibus law terus terjadi diberbagai daerah, termasuk di Bantul. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bantul bergerak mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Jumat (9/10/2020).

Mereka meminta wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR RI dan Presiden terkait penolakan omnibus law yang dinilai merugikan buruh dan lingkungan.

Baca juga: IDI Khawatir Demo UU Ciptaker Picu Lonjakan Kasus Corona 1-2 Minggu ke Depan

Aksi unjuk rasa ini dimulai sejak pukul 09.00 WIB di Lapangan Paseban Bantul, kemudian berjalan kaki ke kantor DPRD Bantul. Banyaknya massa aksi depan gedung Dewan hingga menutup jalan Jenderal Sudirman ke arah utara. Aparat kepolisian berseragam lengkap juga menjaga aksi damai tersebut.

Penutupan jalan dimulai dari Simpang Gose sampai Simpang empat Taman Paseban “Sasarannya kami tentu pencabutan omnibus law,” kata Koordinator Umum Aksi Aliansi Bantul Bergerak,Lutfi Azis, di sela-sela unjuk rasa.

Lutfi menilai terdapat banyak kecacatan dalam pengesahan Undang-undang Cipta Kerja, karena cenderung tergesa-gesa dan tidak memperhatikan apirasi publik, terlebih saat ini masih dalam kondisi pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 yang seharunya menjadi penanganan utama oleh anggota Dewan.

Baca juga: 8 Mahasiswa UAD Terluka dalam Insiden Demo Ricuh di Gedung DPRD DIY

Selain itu pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja juga dinilai sangat menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh, terlebih sebagian besar anggota Dewan adalah pengusaha.

Hal tersebut berdasarkan data dari media bahwa dari 575 anggota DPR RI, 262 anggota di antaranya adalah pengusaha yang memiliki saham bahkan menjadi direksi dalam suatu perusahaan, “Kondisi ini bisa dilihat bahwa DPR dinilai ingin menguntungkan dirinya sendiri,” ucap Lutfi.

Muhammad Sofyan, peserta aksi lainnya mengatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa Bantul yang berkuliah di sejumlah perguruan tinggi itu sudah melalui diskusi yang panjang sehingga pihaknya menyimpulkan terdapat sejumlah kejanggalan dalam pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Ketua DPRD Bantul, Hanung Raharjo yang menemui perwakilan peserta aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi Aliansi Bantul bergerak kepda DPR RI dan Presiden dalam waktu dekat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News