Pjs Bupati Bantul Ingatkan Netralitas ASN dalam Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL—Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bantul, Budi Wibowo, kembali mengingatkan semua aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul sampai pemerintahan desa untuk netral dalam Pilkada 2020 ini.

Budi Wibowo tidak akan segan-segan untuk memproses sanksi jika mendapati ASN tidak netral. “Prinsip bagi kami kalau ada pelanggaran normatif harus kita tegakan, tidak bisa tidak,” kata Budi dalam deklarasi dan penandatanganan fakta integritas dua pasangan calonn bupati dan wakil bupati untuk menaati protokol kesehatan dalam setiap aktivitas tahapan pilkada di Aula Bawaslu Bantul, Jumat (23/10/2020).

“Kalau ada ASN tak netral tolong buktinya disampaikan kepada kami, kami akan koordinasi dengan Bawaslu untuk melalukan tindakan hukum,” ucap Budi. 

Dalam beberapa kesempatan, Budi Wibowo juga selalu mengingatkan netralitas ASN tersebut. Sampai saat ini dia mengaku belum mendapatkan laporan terkait adanya pelanggaran kode etik ASN, khususnya terkait netralitas dalam Pilkada Bantul 2020.

Dia meyakini ASN Bantul profesional dan bisa menempatkan diri sesuai tanggung jawab dan fungsinya melayani masyarakat. menurut dia, kalau ASN profesional, kuat, dan kokoh, maka penyelenggaraan pemerintah juga tetap berjalan dengan baik, “Oleh karena itu ASN dituntut bagaimana profesional,” ucap Budi.

Dalam kesempatan tersebut, pria yang masih menjabat sebagai Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Pereonomian dan Pembangunan ini juga mengatakan pesta demokrasi mestinya dilaksanakan dengan suka cita, bukan permusuhan dan ketegangan. Ia berharap suasana kondusif tercipta selama proses pilkada demi masa depan Bantul.

Budi percaya kedua paslon sudah memahami kondisi Bantul bagaimana ke depannya harus dibangun. Dia berharap kedua pasangan calon tetap menjalin komunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Saat ini Pemkab Bantul juga rutin menjalin komunikasi Forkompinda melalui acara Coffee Morning dengan lokasi yang berbeda-beda.

Menurutnya, komunikasi non formal antarforkompinda penting dilakukan, tidak hanya rapat resmi atau formal untuk membahas semua persoalan yang terjadi di Bantul. “Kami mohon ASN kompak, dan Forkompinda kompak,” ujar Budi.

Budi mengingatkan soal penegakan protokol kesehatan selama tahapan pilkada ini. menurut dia, pemlihan ekonomi di Bantul tidak akan sukses jika tidak menjalankan protokol kesehatan. Demikian sebaliknya. Berkaca pada Juli lalu dimana saat new normal aau aktivitas kebiasaan baru diterapkan, terjadi peningkatan kasus Covid-19. Dia menegaskan kunci kesuksesa ekonomi adalah pengetatan protokol kesehatan.

Dua pasangan calon dalam pilkada ini adalah sama-sama petahana, yani Abdul Halim Muslih yang masih menjabat sebagai wakil bupati Bantul maju sebagai calon bupati bersama Joko Budi Purnomo serta Suharsono selaku bupati Bantul maju kembali menjadi calon bupati bersama Totok Sudarto.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.