Pengusaha Malioboro: Pemerintah Tak Pernah Bahas Uji Coba Bebas Kendaraan

Kalangan pengusaha Malioboro di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/11/2020). - Harian Jogja/Hery Setiawan (ST18)
10 November 2020 14:07 WIB Hery Setiawan (ST 18) Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Kebijakan uji coba semi-pedestrian Malioboro membuat Paguyuban Pengusaha Malioboro Ahmad Yani (PPMAY) kaget. Baik Pemprov DIY maupun Pemkot Jogja dianggap tak pernah melibatkan ataupun menyosialisasikan rencana penyusunan kebijakan tersebut. Apalagi, uji coba dilangsungkan selama dua pekan.

"Kami justru tahu dari media dan selama ini tidak pernah dilibatkan [oleh pemerintah]. Apalagi, pemberlakuannya sampai dua pekan," ujar Ketua PPMAY, Sadana Mulyono di kompleks Kepatihan, Selasa (10/9/2020).

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Dalami Dugaan Penggunaan Mobil Dinas saat Debat Paslon

Sadana mengatakan pemerintah seolah tak mengajak bicara pengusaha yang saban hari menjajakan dagangannya di kawasan Malioboro. Padahal, para pengusaha yang didominasi oleh pemilik toko dikatakan sebagai kelompok masyarakat terdampak dari kebijakan tersebut.

Sebelumnya, PPMAY menyebut adanya penurunan pendapatan sebesar 80% sejak penerapan ujicoba semi-pedestrian atau bebas kendaraan di Jalan Malioboro. Kondisi itu bagi para pemilik toko bak jatuh tertimpa tangga. Belum pula bangkit dari dampak Pandemi Covid-19, mereka justru dihadapkan pada kebijakan yang cukup memberatkan. Atas dasar itulah, pihaknya meminta agar pemerintah mau mendengar suara mereka.

"Kami sebenarnya ikut saja dengan kebijakan ini. Tapi ya harusnya kami dilibatkan dan aspirasi kami ditampung. Supaya kebijakan ini ada solusi dan kami bisa bernafas," pintanya.

BACA JUGA: Akhir Tahun, TWC Upayakan Penambahan Kuota Jumlah Wisatawan

PPMAY pun meminta kepada pemerintah untuk merumuskan ulang kebijakan semi-pedestrianisasi Malioboro. Kata Sadana, tak masalah jika Malioboro diterapkan aturan tanpa kendaraan. Hanya saja, waktunya cukup beberapa jam saja lantaran Malioboro merupakan jalur keluar-masuk utama para pemilik toko.

"Kalau beberapa jam saja kan kami juga bisa kirim barang dan bisa akses jalan. Karena kebanyakan pedagang yang di Malioboro itu hanya punya satu akses saja sehingga mau tidak mau mesti lewat Malioboro," katanya.

Sementara itu, Koordinator Lapangan PPMAY, Karyanto Yudomulyono menuturkan bahwa pemerintah seolah tak mau mendengar aspirasi dan suara para pengusaha. Permohonan audiensi, katanya telah berkali-kali diajukan. Sayangnya, pemerintah seperti tak acuh dan tak mau menyediakan waktu untuk menerima audiensi.

"Suara kami tidak ditanggapi dan sudah sering sekali kami berkirim surat. Ini yang kali ketiganya kami kirim surat," kata Karyanto.

Kepala Sat Pol PP DIY, Noviar Rahmad, yang menemui puluhan pemilik toko yang tiba di Kepatihan, menyebut surat yang diajukan oleh PPAMY baru pada masuk Senin sore kemarin. Sementara itu, baik Sultan maupun Sekda belum bisa menemui atau menerima audiensi dari PPAMY lantaran sudah punya agenda lain.

"Hari ini Ngarso Dalem [Sultan] dan Pak Sekda ada agenda lain. Jadi mungkin nanti coba dijadwalkan ulang. Pasti ditemui, kemarin dari perwakilan mahasiswa dan buruh ditemui juga dan didengar aspirasinya. Jadi kami pastikan akan ditemui dan dapat berdialog nantinya," ucap Noviar.